Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENERBITAN IZIN KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Industri dan Jasa

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Mayjen Sungkono No.16, Selabaya, Kec. Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53371

Telepon:	0281-891235
Faksimile:	0281-891235
Email:	dpmptsp@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Penata Perizinan Ahli Madya
Alamat:	Jl. Mayjend Sungkono No. 16 Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga
Telepon:	0281891235
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, didorong oleh investasi di berbagai sektor. Peningkatan aktivitas ekonomi ini menghasilkan permintaan yang lebih tinggi akan penerbitan izin untuk memfasilitasi kegiatan usaha dan investasi. Oleh karena itu, Kompilasi Produk Administrasi Data Penerbitan Izin Kabupaten Purbalingga menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika dalam pemberian izin di tingkat daerah. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan fokus utama pemerintahan daerah. Kompilasi data penerbitan izin dapat dijadikan alat untuk memberikan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kompilasi data penerbitan izin juga memberikan landasan untuk pemantauan kinerja dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Dengan menganalisis data historis, dapat diidentifikasi tren, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi. Sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Keputusan yang diambil dapat didukung oleh analisis data yang akurat dan komprehensif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.

Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan data yang akurat dan komprehensif 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas 3. Memudahkan pemantauan kinerja pelayanan perizinan 4. Peningkatan layanan publik 5. Mengidentifikasi tren dan pola penerbitan izin 6. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Persetujuan Bangunan Gedung

   Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

   Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
3. Izin Reklame

   Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan Penyelenggaraan Reklame.
4. Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)

   Wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha

   Penerbitan Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang diberikan kepada Pelaku Usaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya meliputi NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikat Standar....
2. Jumlah Bangunan Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

   Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.