Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sumbawa

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Bungur No.06, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84316

Telepon:	: (0371) 625272
Faksimile:	-
Email:	prkp@sumbawakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Surbini, S.E., M.M.
Jabatan:	Kepala Bidang Pertanahan
Alamat:	Jalan Bungur No. 6, Sernu
Telepon:	0371625272
Faksimile:	-
Email:	prkp@sumbawakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana pemerintahan. Proses pengadaan tanah harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Data mengenai pengadaan tanah sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan Satu Data Indonesia yang mendorong ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Kegiatan
Kompilasi data pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk: 1. Menyediakan data yang akurat dan terstandar mengenai kegiatan pengadaan tanah di daerah. 2. Menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. 3. Mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan tanah agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Memenuhi kebutuhan data sektoral yang terintegrasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2025-01-01 s.d. 2025-03-31

Desain

2025-01-01 s.d. 2025-03-31

Pengumpulan Data

2025-04-01 s.d. 2025-12-31

Pengolahan Data

2025-06-01 s.d. 2025-12-31

Analisis

2026-01-01 s.d. 2026-01-16

Diseminasi Hasil

2026-01-19 s.d. 2026-01-23

Evaluasi

2026-01-26 s.d. 2026-01-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Luas Tanah	Tanah	Besaran bidang permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi dalam batas tertentu yang penggunaannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan permukaan bumi.	Tahunan
Letak Tanah	Tanah	Posisi atau lokasi suatu bidang tanah dalam ruang geografis dan administratif yang meliputi koordinat, batas-batas, kedudukan terhadap jalan, sungai, fasilitas publik ataupun lahan sekitarnya, serta hubungannya dengan sistem zonasi atau tata ruang. Letak tanah mencakup aspek spasial yang menjelaskan di mana persisnya tanah tersebut berada (misalnya desa, kecamatan, peta koordinat, aksesibilitas, dan keterkaitan dengan elemen infrastruktur).	Tahunan
Wilayah	[K00940] Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik [K01825] Provinsi [K00709] Kabupaten [K00989] Kota [K00788] Kecamatan [K00371] Desa [K00836] Kelurahan	Lingkungan daerah menurut letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik.	Tahunan
Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan	[K00864] Kepemilikan Aset atau Dokumen [K01019] Lahan	Bukti yang menjadi dasar kepemilikan dan/atau penguasaan suatu luasan lahan.	Tahunan
Peta Bidang	-	Representasi grafis dari satu bidang tanah atau lebih, menggambarkan batas-batas bidang tersebut secara geometris pada skala tertentu, lengkap dengan identifikasi unsur fisik seperti bangunan di atasnya, serta keterangan yuridis terkait pemilik atau penguasanya. Peta bidang tersebut memuat batas-batas yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang serta digunakan sebagai dasar pengumuman dan verifikasi data fisik bidang tanah. Peta Bidang Tanah termasuk salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, bersama peta ruang dan surat ukur.	Tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : File (hardcopy dan softcopy) Desa/Kelurahan, BPN

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Kantor Desa

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Individu

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2026-01-19;
Digital (softcopy): 2026-01-19;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Letak Tanah
Informasi yang menunjukkan lokasi geografis bidang tanah yang akan dibebaskan atau dialihkan untuk kepentingan umum, meliputi koordinat, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Variabel ini digunakan untuk menandai posisi setiap bidang tanah secara spesifik dalam wilayah administratif dan geospasial.
Jenis Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan
Macam dokumen yang dapat dijadikan dasar kepemilikan dan/atau penguasaan suatu luasan lahan.
Wilayah
Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Luas Tanah
Ukuran area bidang tanah yang akan dibebaskan atau dialihkan untuk kepentingan umum, yang diukur secara akurat berdasarkan hasil pengukuran lapangan atau dokumen resmi pengukuran tanah. Luas Tanah menjadi dasar perhitungan ganti rugi dan perencanaan pengadaan tanah.

Indikator Kegiatan

Jumlah Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum
Total bidang tanah yang telah resmi ditetapkan atau disetujui penggunaannya oleh instansi berwenang untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan infrastruktur publik lainnya.