Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Lingkungan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3515.086

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Sultan Agung No.19 Magersari Kecamatan Sidoarjo

Telepon:	0318953200
Faksimile:	0318953200
Email:	bpbdsidoarjo@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	SABINO MARIANO, S.Sos., M.KP

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	MOCH. SOLICHAN, SH
Jabatan:	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Alamat:	Jl. Sultan Agung No.19 Magersari Sidoarjo
Telepon:	0318953200
Faksimile:	0318953200
Email:	bpbdsidoarjo@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana di daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasarpada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana DaerahKabupaten/Kota, bersama ini diminta kepada Saudara/i untuk memperhatikanhal-hal sebagai berikut:1. Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan wajib yangberkaitan dengan pelayanan dasar, telah menjadi sub urusan bidangketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat,sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahanwajib yang terkait pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalamPasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.3. Melakukan percepatan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana daerahkabupaten/kota dengan memperhatikan aspek pemenuhan mutulayanan, melalui langkah-langkah

Tujuan Kegiatan
Tujuan penataan sistem dasar penanggulangan bencana adalah untuk menciptakan sistem yang terstruktur dan efektif dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Hal ini meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Tujuan utama adalah melindungi masyarakat, mengurangi risiko dan dampak bencana, serta membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 20

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasu dan Rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/kota yang dilegalkan

   Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasu dan Rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/kota yang dilegalkan
2. Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

   Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

   Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
2. Jumlah Penyelesaian kegiatan pascabencana

   Jumlah Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasu dan Rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/kota yang dilegalkan