Detail Metadata Kegiatan Statistik
Survei Teropong Daerah, Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kota Samarinda 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanSurvei Teropong Daerah, Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kota Samarinda
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Produktivitas
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
V-25.6472.001
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Balaikota, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | statistikdiskominfo@samarindakota.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretaris Daerah Kota Samarinda |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi |
| Jabatan: | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda |
| Alamat: | Jl. Balaikota, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242 |
| Telepon: | 081346419090 |
| Faksimile: | - |
| Email: | diskominfo@samarindakota.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanPemerintah Kota Samarinda terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan kota dalam mencapai target-target pembangunan, maka diperlukan sebuah riset evaluatif yang berbasis data. Riset evaluasi kinerja pemerintahan daerah tentunya juga akan sangat berguna untuk menjadi dasar bagi penyusunan perencanaan di waktu mendatang. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah diukur dengan survei publik. Survei publik tidak hanya dapat memotret kepuasan publik terhadap berjalannya pemerintahan, namun juga berbagai aspek kewilayahan lainnya seperti isu ekonomi, sosial budaya, potensi dan persoalan daerah, serta harapan publik terhadap pengembangan wilayah.Survei Teropong Daerah adalah Survei Publik mengenai Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan input penilaian dari masyarakat terkait sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan visi-misi kepala daerah, kebijakan strategis, program, hingga dampak dan harapan masyarakat luas terhadap upaya pembangunan daerah.Survei Teropong Daerah ini dilakukan secara berkala untuk mengukur performance dan mendapat input perbaikan roda pemerintahan. Dalam hal ini Survei Teropong Daerah Kota Samarinda bertujuan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kota Samarinda dalam periode pemerintahan 2021-2024. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (feedback) dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, serta membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki di Pemerintahan Kota Samarinda periode 2025-2029. Dalam konteks ini, sinergi dengan BPS dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait sangat diperlukan guna memperoleh data akurat dan akses lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tujuan Kegiatan
Menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan indikator kepuasan di bidang Politik dan Keamanan, bidang Penegakan Hukum, bidang Ekonomi, bidang Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Publik.Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program-program unggulan yang sudah dijalankan pemerintah daerah.Memberikan rekomendasi perbaikan kinerja yang berbasis data dan analisis ilmiah.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-05-20 s.d. 2025-05-23
Desain
2025-05-26 s.d. 2025-05-30
Pengumpulan Data
2025-06-08 s.d. 2025-06-18
Pengolahan Data
2025-06-19 s.d. 2025-06-26
Analisis
2025-06-28 s.d. 2025-07-11
Diseminasi Hasil
2025-07-14 s.d. 2025-07-17
Evaluasi
2025-07-18 s.d. 2025-07-18
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan | Instansi Pemerintah; Politik dan Keamanan | Persepsi masyarakat terhadap stabilitas politik lokal, keamanan lingkungan, dan ketertiban sosial, meliputi: - Tingkat rasa aman di lingkungan tempat tinggal - Penanganan konflik sosial oleh pemerintah - Dukungan terhadap kegiatan demokrasi lokal (pilkada, musrenbang) - Keberadaan dan efektivitas Satpol PP/petugas keamanan daerah | Pada saat memperoleh layanan |
| Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Penegakan Hukum | Instansi Pemerintah; Penegakan Hukum | Persepsi terhadap keadilan, transparansi, dan ketegasan dalam penegakan hukum, meliputi : - Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum - Persepsi atas ketegasan terhadap pelanggaran hukum - Persepsi atas tidak adanya diskriminasi hukum - Penanganan kasus korupsi atau pelanggaran oleh pejabat daerah | Pada saat memperoleh layanan |
| Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Ekonomi | Instansi Pemerintah; Ekonomi | Persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga, meliputi : - Ketersediaan lapangan pekerjaan - Dukungan terhadap UMKM dan wirausaha lokal - Pengendalian inflasi dan harga kebutuhan pokok - Akses terhadap modal/usaha ekonomi produktif | Pada saat memperoleh layanan |
| Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial | Instansi Pemerintah; Kesejahteraan Sosial | Persepsi terhadap layanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan warga rentan, meliputi : - Akses terhadap bantuan sosial (bansos) - Pelayanan terhadap kelompok rentan (lansia, disabilitas, yatim piatu) - Ketersediaan fasilitas dan program pendidikan serta kesehatan - Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran | Pada saat memperoleh layanan |
| Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Pelayanan Publik | Instansi Pemerintah; Pelayanan Publik | Persepsi terhadap kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan pelayanan dari instansi pemerintah, meliputi : - Kemudahan mengurus dokumen (KTP, KK, izin usaha) - Kecepatan pelayanan di kantor pelayanan publik - Sikap dan kompetensi petugas pelayanan - Transparansi dan sistem layanan berbasis digital | Pada saat memperoleh layanan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanHANYA_SEKALI
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA |
Wawancara
Sarana Pengumpulan Data
CAPI
Unit Pengumpulan Data
Individu
Desain Sampel
Jenis Rancangan SampelMULTI_STAGE_ATAU_PHASE
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_PROBABILITAS
Metode yang Digunakan
SIMPLE_RANDOM_SAMPLING
Kerangka Sampel Tahap Terakhir
LIST_FRAME
Fraksi Sampel Keseluruhan
0,000417
Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama
6,20%
Unit Sampel
Individu
Unit Observasi
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 7
Pengumpul data/enumerator: 25
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-07-31;
Digital (softcopy): 2025-07-14;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan pelayanan dari instansi pemerintah, meliputi : kemudahan mengurus dokumen (KTP, KK, izin usaha), kecepatan pelayanan di kantor pelayanan publik, sikap dan kompetensi petugas pelayanan, serta transparansi dan sistem layanan berbasis digital
-
Transparansi, dan ketegasan dalam penegakan hukum, meliputi : kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, persepsi atas ketegasan terhadap pelanggaran hukum, persepsi atas tidak adanya diskriminasi hukum, dan penanganan kasus korupsi atau pelanggaran oleh pejabat daerah
-
Upaya pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga, meliputi : ketersediaan lapangan pekerjaan, dukungan terhadap UMKM dan wirausaha lokal, pengendalian inflasi dan harga kebutuhan pokok, dan akses terhadap modal/usaha ekonomi
-
Stabilitas politik lokal, keamanan lingkungan, dan ketertiban sosial, meliputi: tingkat rasa aman di lingkungan tempat tinggal, penanganan konflik sosial oleh pemerintah, dukungan terhadap kegiatan demokrasi lokal (pilkada, musrenbang) , dan eberadaan dan efektivitas Satpol PP/petugas keamanan daerah
-
Layanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan warga rentan, meliputi : akses terhadap bantuan sosial (bansos), pelayanan terhadap kelompok rentan (lansia, disabilitas, yatim piatu), ketersediaan fasilitas dan program pendidikan serta kesehatan, serta upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Indikator Kegiatan
-
Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum, Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayana Publik berdasarkan presepsi masyarakat.