Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Teropong Daerah, Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kota Samarinda

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Produktivitas

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-25.6472.001

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Balaikota, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	statistikdiskominfo@samarindakota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Kota Samarinda
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi
Jabatan:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Alamat:	Jl. Balaikota, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242
Telepon:	081346419090
Faksimile:	-
Email:	diskominfo@samarindakota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan kota dalam mencapai target-target pembangunan, maka diperlukan sebuah riset evaluatif yang berbasis data. Riset evaluasi kinerja pemerintahan daerah tentunya juga akan sangat berguna untuk menjadi dasar bagi penyusunan perencanaan di waktu mendatang. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah diukur dengan survei publik. Survei publik tidak hanya dapat memotret kepuasan publik terhadap berjalannya pemerintahan, namun juga berbagai aspek kewilayahan lainnya seperti isu ekonomi, sosial budaya, potensi dan persoalan daerah, serta harapan publik terhadap pengembangan wilayah.Survei Teropong Daerah adalah Survei Publik mengenai Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan input penilaian dari masyarakat terkait sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan visi-misi kepala daerah, kebijakan strategis, program, hingga dampak dan harapan masyarakat luas terhadap upaya pembangunan daerah.Survei Teropong Daerah ini dilakukan secara berkala untuk mengukur performance dan mendapat input perbaikan roda pemerintahan. Dalam hal ini Survei Teropong Daerah Kota Samarinda bertujuan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kota Samarinda dalam periode pemerintahan 2021-2024. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (feedback) dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, serta membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki di Pemerintahan Kota Samarinda periode 2025-2029. Dalam konteks ini, sinergi dengan BPS dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait sangat diperlukan guna memperoleh data akurat dan akses lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan Kegiatan
Menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan indikator kepuasan di bidang Politik dan Keamanan, bidang Penegakan Hukum, bidang Ekonomi, bidang Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Publik.Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program-program unggulan yang sudah dijalankan pemerintah daerah.Memberikan rekomendasi perbaikan kinerja yang berbasis data dan analisis ilmiah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 7
Pengumpul data/enumerator: 25

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Pelayanan Publik

   Kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan pelayanan dari instansi pemerintah, meliputi : kemudahan mengurus dokumen (KTP, KK, izin usaha), kecepatan pelayanan di kantor pelayanan publik, sikap dan kompetensi petugas pelayanan, serta transparansi dan sistem layanan berbasis digital
2. Penegakan Hukum

   Transparansi, dan ketegasan dalam penegakan hukum, meliputi : kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, persepsi atas ketegasan terhadap pelanggaran hukum, persepsi atas tidak adanya diskriminasi hukum, dan penanganan kasus korupsi atau pelanggaran oleh pejabat daerah
3. Ekonomi

   Upaya pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga, meliputi : ketersediaan lapangan pekerjaan, dukungan terhadap UMKM dan wirausaha lokal, pengendalian inflasi dan harga kebutuhan pokok, dan akses terhadap modal/usaha ekonomi
4. Politik dan Keamanan

   Stabilitas politik lokal, keamanan lingkungan, dan ketertiban sosial, meliputi: tingkat rasa aman di lingkungan tempat tinggal, penanganan konflik sosial oleh pemerintah, dukungan terhadap kegiatan demokrasi lokal (pilkada, musrenbang) , dan eberadaan dan efektivitas Satpol PP/petugas keamanan daerah
5. Kesejahteraan Sosial

   Layanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan warga rentan, meliputi : akses terhadap bantuan sosial (bansos), pelayanan terhadap kelompok rentan (lansia, disabilitas, yatim piatu), ketersediaan fasilitas dan program pendidikan serta kesehatan, serta upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Indikator Kegiatan

1. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

   Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum, Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayana Publik berdasarkan presepsi masyarakat.