Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos., M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ferdie Bariansyah, SH., M.H
Jabatan:	Sekretaris Badan
Alamat:	Komp. Matahari Residence Blok C No. 28 RT 007 RW 027
Telepon:	082119014275
Faksimile:	-
Email:	ferdie.bariansyah@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap perangkat daerah dituntut untuk memiliki ukuran kinerja yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi perangkat daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola pendapatan daerah, dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam optimalisasi penerimaan, pelayanan pajak, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data IKU menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan kebijakan yang dijalankan dapat terukur dan sejalan dengan visi, misi, serta tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan kompilasi data IKU ini bertujuan untuk menghimpun, menyajikan, serta menganalisis data kinerja secara sistematis sehingga dapat menjadi dasar dalam evaluasi kinerja organisasi. Dengan adanya kompilasi ini, diharapkan tercipta keseragaman data, akurasi informasi, serta keterpaduan dalam pelaporan kinerja yang selanjutnya mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah

   Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Kepuasan Masyarakat

   Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang mencakup berbagai dimensi sebagai berikut a) persyaratan; b) sistem, mekanisme, dan prosedur; c) waktu penyelesaian; d)biaya/tarif; e) produk spesifikasi jenis pelayanan;....
3. Aset dalam Kondisi Baik

   a. Harta total, yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk stok/posisi pada suatu waktu tertentu dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Posisi aset tersebut merupakan akumulasi dari transaksi dan aliran lainnya dalam suatu periode waktu tertentu. b. Seluruh kekayaan....
4. Jumlah Realisasi Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Total Potensi Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Pemutakhiran Potensi Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Persentase Aset dalam Kondisi Baik

   a. Harta total, yang disajikan bersama kewajiban di neraca dalam bentuk stok/posisi pada suatu waktu tertentu dan biasanya disusun pada awal dan akhir periode akuntansi. Posisi aset tersebut merupakan akumulasi dari transaksi dan aliran lainnya dalam suatu periode waktu tertentu. b. Seluruh kekayaan....
3. Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

   1. Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Sumber keuangan daerah yang digali dari....
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

   Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).