Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Peta Ketahanan Pangan Dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kediri

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Produktivitas

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Penanggungan 12, Kediri

Telepon:	0895701712900
Faksimile:	-
Email:	ketersediaan.dkpp.kabkediri@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.A.P
Eselon 2:	drh. Tutik Purwaningsih

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Arba'i, SP, MM
Jabatan:	Kabid Ketersediaan, Distribusi, dan Kerawanan Pangan
Alamat:	Jl. Penanggungan No.12, Mojoroto Kota Kediri
Telepon:	0895701712900
Faksimile:	-
Email:	ketersediaan.dkpp.kabkediri@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting sebagai bahan bagi para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan World Food Programme (WFP). Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Tujuan Kegiatan
Tersusunnya buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), yaitu peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. FSVA disusun sebagai sistem peringatan dini dengan pemeringkatan desa prioritas terhadap kerentanan akan ancaman kerawanan pangan, sekaligus sebagai instrumen informatif dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rapat Koordinasi dan Verifikasi data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah rumah tangga tanpa akses ke air bersih

   Jumlah rumah tangga tanpa akses ke air bersih di desa (rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, leding/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung)
2. Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah

   Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah
3. Jumlah Keluarga

   Jumlah Keluarga adalah jumlah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
4. Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara

   Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria : (1) dapat dilalui sepanjang tahun; (2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll); (3) dapat dilalui selama musim kemarau; (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun
5. Penduduk

   Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Luas Lahan Pertanian

   Luas lahan pertanian (sawah, ladang, pekarangan, kebun, lahan perikanan budidaya, dan lainnya) penghasil pangan produktif
7. Jumlah tenaga kesehatan masyarakat

   Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan....
8. Jumlah prasarana dan sarana penyedia pangan

   Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll)

Indikator Kegiatan

1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk

   Luas lahan pertanian desa (sawah, ladang, pekarangan, kebun, lahan perikanan budidaya, dan lainnya) penghasil Pangan (produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk desa.
2. Rasio Kepadatan Penduduk

   Angka yang menyatakan banyaknya penduduk per kilometer persegi, dihitung dengan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.
3. Rasio jumlah prasarana dan sarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga

   Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) di desa dibandingkan jumlah rumah tangga desa.
4. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga

   Jumlah rumah tangga tanpa akses ke air bersih di desa (rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, leding/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung) dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di desa.
5. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

   Jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan di desa (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pranata laboratorium, ahli gizi, sanitarian, sarjana kesehatan masyarakat, asisten apoteker, perawat gigi, pelaksana kesehatan, penata rontgen, dan tenaga kesehatan lainnya) dibandingkan dengan kepadatan penduduk desa.
6. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk

   Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk