Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Raya Soreang KM 17

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	debi.riana87@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Neneng Zaenar Riani, S.Sos., M.AP
Jabatan:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Alamat:	Jl. Raya Soreang KM 17
Telepon:	08122143465
Faksimile:	-
Email:	nengriani76@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah melaksanakan Program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan program perekonomian dan Pembangunan yang dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Kepala bagian tata pemerintahan merupakan bagian dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Secara khusus fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu tugas kepala bagian tata pemerintahan melaksanakan salah satu sub kegiatan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau yang biasa disebut LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring. Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Menteri dan dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Selanjutnya data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan. LPPD yang disusun oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar dilakukannya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.

Tujuan Kegiatan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergitas penyiapan, perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pemantauan serta evaluasi kebijakan bidang otonomi daerah dalam perspektif penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kegiatan ini bertujuan untuk : Tersusunnya LPPD sesuai dengan pewaktuan dan format sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; Meningkatnya tren capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   [K02043] Tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK, Tugas Pembantuan, Bangub merupakan laporan monitoring dan evaluasi anggaran yang harus memuat semua sumber pendanaan, termasuk DAK, Tugas Pembantuan, dan Bantuan Keuangan Provinsi
3. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

   Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah menyelenggarakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Indikator Kegiatan

1. Nilai Capaian Standar Pelayanan Minimal

   [K02043] Tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

   Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah menyelenggarakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK, Tugas Pembantuan, Bangub merupakan laporan monitoring dan evaluasi anggaran yang harus memuat semua sumber pendanaan, termasuk DAK, Tugas Pembantuan, dan Bantuan Keuangan Provinsi