Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Peningkatan Kompetensi PNS Kabupaten Purbalingga

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.043

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jendral Sudirman No. 175 , Purbalingga Wetan

Telepon:	0281-891334
Faksimile:	-
Email:	bkd@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	WAL AFIYAH NURHIDAYAH, S. Sos
Jabatan:	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
Alamat:	JL. JEND SUDIRMAN 175
Telepon:	(0281) 891334
Faksimile:	-
Email:	bkd@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemerintah daerah yaitu melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga Pasal 4. Kabupaten Purbalingga sebagai entitas pemerintahan daerah terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kompetensi yang terus ditingkatkan memainkan peran krusial dalam menyongsong tuntutan perubahan dan kompleksitas tugas-tugas pelayanan publik yang semakin beragam. Pemahaman bahwa perubahan dinamika sosial, teknologi, dan regulasi mengharuskan PNS memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terus diperbaharui, menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi. Upaya peningkatan kompetensi PNS adalah sebagai berikut : Pendidikan FormalDalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur  melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)  berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur  pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.Pelatihan Dasar CPNSPelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah Pendidikan dan pelatihan dalam masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada core values ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini diatur dalam Peraturan LAN No.10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.Pelatihan Teknis (Diklat Teknis)Pendidikan dan Pelatihan Teknis merupakan diklat yang dilakukan guna mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas para PNS. Kompetensi Teknis ini merupakan kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu yang digunakan demi pelaksanaan tugas masing-masing.Pelatihan Fungsional (Diklat Fungsional)Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah bentuk diklat yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan atau keterampilan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.Diklat Fungsional merupakan jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Kepemimpinan)Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.Workshop dan SeminarWorkshop dan seminar merupakan kegiatan pelatihan yang bersifat singkat dan fokus pada topik tertentu. Kegiatan ini dapat membantu ASN untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang tertentu.Kegiatan kompilasi produk administrasi (kompromin) data peningkatan kompetensi PNS menjadi langkah yang strategis dalam rangka mengukur dan mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Data ini mencakup berbagai informasi terkait jenis pelatihan dan dampak yang diharapkan terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik.Dengan kompromin ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal bagi PNS dalam menghadapi dinamika perubahan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan PNS yang memiliki kompetensi tinggi, diharapkan Kabupaten Purbalingga dapat terus memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan Kegiatan
Mengevaluasi efektivitas program. Memetakan kebutuhan kompetensi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Menjamin ketersediaan data yang dibutuhkan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 4
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

   Klasifikasi program pelatihan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan pengembangan karier.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Melaksanakan Tugas Belajar

   Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan izin resmi oleh instansi pemerintah untuk mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang tertentu (S1, S2, S3, atau pendidikan profesi) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

   Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan kesempatan oleh instansi pemerintah untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Tingkat Pendidikan Tugas Belajar

   Jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh izin Tugas Belajar (TB) dari instansi atau lembaga terkait untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya.
5. Pembiayaan Tugas Belajar

   Mekanisme pendanaan yang digunakan untuk membiayai pendidikan pegawai yang memperoleh izin Tugas Belajar (TB) guna meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

   Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan kesempatan oleh instansi pemerintah untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Melaksanakan Tugas Belajar

   Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan izin resmi oleh instansi pemerintah untuk mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang tertentu (S1, S2, S3, atau pendidikan profesi) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan organisasi.