Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Layanan Pengaduan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Diponegoro No. 14 Gedung D, Ungaran, Kab. Semarang

Telepon:	024 76901553
Faksimile:	024 76901553
Email:	statistik.kominfokabsmg@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala DInas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. Gatot Harjanto
Jabatan:	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Alamat:	Jl. Diponegoro no 14 Gedung D Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50511
Telepon:	024 76901553
Faksimile:	024 76901553
Email:	diskominfokabsemarang@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun wajib memberikan informasi terkait dengan Daftar Informasi Publik dari setiap OPD baik dinas maupun kecamatan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Proses dari publikasi informasi tersebut terdapat beberapa tahapan dan waktu tertentu (deadline) yang harus dipenuhi. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya Pengaduan yang dibentuk dengan tujuan, agar penelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masvarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kanal Pengaduan ini dibentuk dengan tujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, kemudian dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan Kegiatan
1. Untuk menambah pemahaman kepada OPD/PPID Pelaksana dan Pengelola pengaduan terkait PPID dan pengaduan masyarakat; 2. Mempublikaskan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK); 3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Semarangf sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; 4. Sebagai bahan dalam perencanaan dan perbaikan pelayanan publik/masyarakat kedepannya; dan 5. Untuk masukan serta usulan dan kajian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program yang akan datang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kanal Pengaduan

   Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik
2. Perangkat Daerah

   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
3. Kategori

   Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
4. Wilayah

   Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti

   Jumlah aduan yang sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau organisasi penyelenggara yang berwenang
6. Waktu Pengaduan

   Waktu ketika pengaduan diterima oleh pihak yang berwenang menangani pengaduan
7. Pengaduan

   Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah aduan menurut kanal pengaduan

   Data ini mencakup jumlah aduan yang dikelompokkan berdasarkan kanal aduan yang digunakan masyarakat.
2. Jumlah Aduan Menurut Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara

   Setiap perangkat daerah menerima aduan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, mencerminkan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di berbagai sektor
3. Jumlah Aduan Menurut Kategori Aduan

   Data ini mencakup jumlah aduan yang dikelompokkan berdasarkan kategori untuk memberikan gambaran tentang isu-isu yang paling banyak diadukan serta distribusi pengaduan pada masing- masing platform
4. Jumlah Aduan Menurut Wilayah Kejadian

   Data ini memberikan gambaran mengenai distribusi jumlah aduan di berbagai wilayah Kabupaten Semarang
5. Persentase Aduan yang Ditindaklanjuti

   Presentase aduan yang telah ditindaklanjuti dari total jumlah aduan yang diterima