Detail Metadata Kegiatan Statistik

PENDATAAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH YANG BUKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL DAN BUKAN URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
PENDATAAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH YANG BUKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL DAN BUKAN URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.3505.013

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr. Sutomo No. 53 Blitar
Telepon: (0342) 801243
Faksimile: -
Email: bakesbangpolblitarkab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Blitar

Penanggung Jawab Teknis
Nama: VENNY PRAMUDIANI, SE., MM
Jabatan: Perencana Ahli Muda
Alamat: Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kota Blitar
Telepon: 0342801243
Faksimile: 0342801243
Email: sungram.kesbangblitarkab@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dasar pendirian ormas sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok menyebabkan keberadaan ormas rawan menimbulkan konflik sosial, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan pembinaan. Pemantauan dan pengawasan sangat diperlukan agar ormas tidak menyimpang dari Ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945, seperti yang tercantum dalam Undang-undang ormas nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat BAB II pasal 2 bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pencapaian visi dan misi memerlukan pemberdayaan dan pembinaan agar eksistensinya di masyarakat dapat dioptimalkan. Ormas juga sebagai salah satu unsur infrastruktur demokrasi yang keberadaannya merupakan implementasi dari Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Tujuan Kegiatan
Mengetahui jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten berdasarkan urusan pemerintah yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal dan bukan urusan kewenangan pemerintah desa/kelurahan

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-11-01 s.d. 2022-11-20
Desain
2023-01-01 s.d. 2023-01-01
Pengumpulan Data
2023-05-01 s.d. 2023-12-31
Pengolahan Data
2024-01-01 s.d. 2024-01-15
Analisis
2024-01-16 s.d. 2024-01-31
Diseminasi Hasil
2024-02-01 s.d. 2024-02-08
Evaluasi
2024-03-04 s.d. 2024-03-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Organisasi MasyarakatJumlah ormas berdasarkan urusan pemerintah yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal dan bukan urusan kewenangan pemerintah desa/kelurahanUndang-undang ormas no 17 tahun 2013 pasal1 ayat 1 Organisasi kemasyaraktan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didikan dan dibentuk oleh masyarakat seara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapaian tujuan Negra kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAWA TIMURBLITAR
Metode Pengumpulan Data
Lainnya : Dokumentasi

Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAPI, CATI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Organisasi Masyarakat

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : kabupaten

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-02-01;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. sifat ormas
    sifat adalah fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh ormas
  2. alamat organisasi mayarakat
    alamat adalah keberadaan sekretariat ormas
  3. nama organisasi masyarakat
    nama resmi organisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi organisasi masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan dan bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikan dan bukan urusan kewenangan kelurahan/ desa
  4. pengurus
    pengurus adalah seseorang yang aktif dalam organisasi masyarakat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan organisasi.

Indikator Kegiatan

  1. jumlah organisasi masyarakat yang memiliki AHU (Administrasi Hukum Umum)
    jumlah organisasi masyarakat yang memiliki AHU (administrasi Hukum Umum ) yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
  2. jumlah Organisasi Masyarakat di Kabupaten Blitar
    organisasi masyarakat yang terbentuk berdasarkan urusan pemerintahan dan bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal dan bukan urusan kewenangan pemerintahan desa/Kelurahan
  3. jumlah organisasi masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
    organisasi masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang didaftarkan ke Kemendagri