Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Luwu

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Andi Djemma No. 1

Telepon:	0471-3314010
Faksimile:	-
Email:	bpkdluwu@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala BKAD Kab. Luwu

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Rahmi Triyulin, S.E, M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Akuntansi
Alamat:	Jl. Andi Djemma No. 1
Telepon:	0471-3314010
Faksimile:	-
Email:	bpkdluwu@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 terdapat hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan tersebut merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertangungjawaban dan pelaporan serta pengawasan. Dalam pengelolaan keuangan daerah kepala daerah melimpahkan sebagian keuangannya kepada Pejabat Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti PP 58 Tahun 2005 pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD. Dalam permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud memuat Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas,dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan Kegiatan
a. Menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya; b. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Laporan Arus Kas

   Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
2. Catatan atas Laporan Keuangan

   Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Neraca

   Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
4. Laporan Operasional

   Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Realisasi Anggaran

   menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Laporan Perubahan Ekuitas

   Disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode

Indikator Kegiatan

1. Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

   Opini BPK sendiri merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan....