Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Ormas/LSM Kabupaten Cilacap

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. D.I. Panjaitan No. 1, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap

Telepon:	(0282) 534118
Faksimile:	(0282) 534118
Email:	kesbangpol@cilacapkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
Eselon 2:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa
Alamat:	JL. Sawo No. 176 RT 004 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan
Telepon:	081542912665
Faksimile:	-
Email:	giarti1967@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pendataan Ormas/LSM di Kabupaten Cilacap adalah proses yang penting untuk memahami dan mengelola keberadaan serta aktivitas Ormas/LSM di wilayah Kabupaten Cilacap. Pendataan ormas membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengendalikan aktivitas Ormas/LSM untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa ormas yang terdaftar melakukan kegiatan sesuai dengan ketetuan hukum yang berlaku. Dengan memiliki data lengkap tentang Ormas/LSM yang beroperasi di wilayah dapat menerapkan regulasi yang sesuai dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Ormas/LSM. Hal ini dapat mencakup pengaturan terkait kegiatan sosial, politik, dan keagamaan yang dilakukan oleh ormas. Pendataan ormas juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota ormas serta memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dijaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendataan ormas, pemerintah daerah dapat lebih mudah berinteraksi dengan perwakilan ormas untuk konsultasi, kerjasama dalam program pembangunan, atau dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pendataan ormas untuk memastikan bahwa kegiatan ormas tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta mempromosikan toleransi antarumat beragama dan antarsuku.

Tujuan Kegiatan
1. Pendataan membantu pemerintah daerah dalam memantau aktivitas dan perkembangan ormas serta LSM di wilayahnya. Ini termasuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ormas dan LSM sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. 2. Pemerintah kabupaten dapat menggunakan data tersebut untuk menjalin kemitraan dengan ormas dan LSM dalam program pembangunan dan sosial. Data pendataan dapat membantu dalam penentuan prioritas dan alokasi sumber daya untuk kegiatan-kegiatan ini.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

   Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)
2. Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

   Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan....
3. Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

   Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah....
4. Jumlah Ormas/LSM

   Organisasi Masyarakat/LSM yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilainilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar berdasarkan legalitas

   Ormas/LSM yang terdaftar di Bakebsangpol baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagai bukti keberadaan Ormas/LSM tersebut
2. Persentase Ormas/LSM berdasarkan Bidang Kegiatan

   Persentase Ormas yang terdaftar di Bakesbangpol berdasarkan bidang kegiatan yang dilaksanakan