Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Hasil Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Hasil Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Ditjen Bina Keuangan Daerah
Eselon 2: Direktorat Pendapatan Daerah

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Ihsan Dirgahayu, S.STP., M.Si
Jabatan: Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III
Alamat: Gd. H lt. 12, Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3001161
Faksimile: -
Email: djkd@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
proses penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Tujuan Kegiatan
Menyediakan Data Hasil Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan untuk Meningkatnya Kualitas Penglolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-02 s.d. 2023-02-28
Desain
2023-03-01 s.d. 2023-03-31
Pengumpulan Data
2023-04-03 s.d. 2023-05-31
Pengolahan Data
2023-06-01 s.d. 2023-08-30
Analisis
2023-08-31 s.d. 2023-10-31
Diseminasi Hasil
2023-11-01 s.d. 2023-11-30
Evaluasi
2023-12-01 s.d. 2023-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
DaerahDaerahunit administratif dengan batas geografis tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan keuangan sesuai dengan otonomi yang diberikan oleh undang-undangTahunan
Nomor Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri kode atau nomor yang diberikan pada setiap surat keputusan resmi yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaTahunan
Tanggal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal resmi di mana surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaTahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-11-01;
Data Mikro: 2023-11-30;

Variabel Kegiatan

  1. Nomor Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
    Nomor yang tertera pada Keputusan Menteri Dalam Negeri atas rancangan Perda PDRD
  2. Tanggal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
    Tanggal yang tertera pada Keputusan Menteri Dalam Negeri atas rancangan Perda PDRD
  3. Daerah
    kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah daerah yang melakukan penyesuaian rancangan peraturan daerah tentang pajak derah dan retribusi daerah
    ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah daerah yang telah melakukan revisi atau penyesuaian terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi daerah