Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survey Kepuasan Masyarakat

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gd. Pusat Pemerintahan Jl. Satria-Sudirman No.1 Tangerang 15111

Telepon:	021-55764955
Faksimile:	021-55764560
Email:	bpkd@tangerang.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Agus, S.Pd
Jabatan:	Kepala Bidang Pendapatan Lainnya
Alamat:	Jalan Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telepon:	(021) 55764955
Faksimile:	(021) 55764560
Email:	bpkd@tangerangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan Daerah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Dalam regulasi tersebut Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang termasuk dalam klasifikasi Badan tipe A. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenanngan Daerah di Bidang Keuangan Daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai Fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Pengelolaan UPT; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang adalah sebagai berikut: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Anggaran, membawahkan: 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 2 2. Sub Bidang Kas Daerah. d. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahkan: 1. Sub Bidang Penatausahaan; 2. Sub Bidang Akuntansi. e. Bidang Administrasi Aset, membawahkan: 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset; 2. Sub Bidang Mutasi Aset. f. Bidang Pendapatan Lainnya membawahkan: 1. Sub Bidang Penetapan; 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan g. UPT; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Bidang Pendapatan Lainnya dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik yaitu berupa pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah dengan memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah berupa konsultasi terkait Pajak Daerah. Namun dirasa belum memenuhi standar kepuasan masyarakat, hal ini diketahui berdasarkan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui LAKSA atau media sosial lainnya. Apabila keluhan dari Wajib Pajak tidak ditanggapi akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah Kota Tangerang. Sebagai salah satu upaya perbaikan terhadap pelayanan pajak daerah Kota Tangerang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan tujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei tersebut dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang akan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tujuan Kegiatan
Melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Bidang Pendapatan Lainnya serta memberikan rekomendasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pajak daerah di Kota Tangerang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Penanganan pengaduan

   Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
2. Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan

   Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan prasarana benda yang tidak bergerak (gedung).
3. Perilaku Petugas Pelayanan

   Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kompetensi petugas pelayanan

   Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
5. Tingkat kepuasan terhadap biaya pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
7. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
8. Status Pekerjaan

   Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan.
9. Umur/Usia

   Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur....
10. Jenis Kelamin

    Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
11. Produk spesifikasi jenis pelayanan

    Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
12. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadapat pelayanan wajib

   Kegiatan Pengukuran secara Komprehensif tentang tingkat kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas layanan yang di berikan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)