Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-22.7600.007

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng Nomor 14, Rangas, Mamuju, 91511

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bappeda@sulbarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Eselon 2:	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	H. Hasanuddin, SE., M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Alamat:	Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng Nomor 14, Rangas, Mamuju, 91511
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bappeda@sulbarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan. Dalam hal ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, beberapa dokumen sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tnetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (RPJPD); 2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (RTRW); 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (RPJMD); 4. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5. 5. Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Perubahan RPJMD); 6. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (RKPD); 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 (RKPD); 8. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (RKPD); 9. Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (RKPD). Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi hal yang sangat penting, agar pembangunan daerah yang dilaksanakan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tujuan Kegiatan
Agar terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk dilaksanakan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Kegiatan yang tidak terlaksana

   Banyaknya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terlaksana
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Setiap 20 tahun, akan ada pendataan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, ketahanan sosial budaya, kualitas lingkungan hidup, kapasitas infrastruktur....
3. Jumlah Program RPJMD

   100% 41 P49:X55 Banyaknya program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring. Banyaknya program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka....
4. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode lima tahun. RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja)....
5. Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

   Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, namun mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Jangka waktu RTRW Provinsi berlaku selama....
6. Jumlah Program RKPD

   Banyaknya program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
7. Jumlah Program yang tidak terlaksana

   Banyaknya program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terlaksana
8. Jumlah Kegiatan APBD

   Banyaknya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
9. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
10. Jumlah Program RKPD

    Banyaknya program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Indikator Kegiatan

1. Persentase Kegiatan yang tidak terlaksana

   Perbandingan kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana dengan kegiatan APBD
2. Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

   Perbandingan jumlah program pada APBD dengan jumlah program RKPD
3. Persentase Program yang tidak terlaksana

   Perbandingan program dalam APBD yang tidak terlaksana dengan seluruh program APBD
4. Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

   Perbandingan jumlah program pada RKPD dengan jumlah program RPJMD