Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
-

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	-

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Eselon 2:	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Fadhlullah
Jabatan:	Statistisi Ahli Madya
Alamat:	Jl. dr. sutomo no 6 - 8
Telepon:	0213841195
Faksimile:	021-3841195
Email:	statkeu@bps.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan daerah adalah salah satu unsur dari program pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penataan sistem perekonomian daerah ke arah peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi secara lebih efektif dan efisien. Pemantauan hasil dari pembangunan daerah dapat dilakukan melalui capaian realisasi APBD setahun yang lalu, sedangkan untuk rencana pembangunan dapat dipantau melalui APBD. Kompilasi Data statistik keuangan pemerintah daerah dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Realisasi Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Anggaran) Sebelum tahun 2024 kegiatan ini dilakukan dengan cara survei, namun pada tahun 2022 dan sejak tahun 2024 dilakukan perubahan ke pemanfaatan data sekunder (kompilasi produk administrasi) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)-Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data tahunan angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Mendapatkan indikator tentang efektivitas kinerja keuangan daerah dan penggunannya untuk belanja daerah

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan Kewajaran Data dengan menggunakan LK dan Diskusi dengan pihak DJPK (Rekonsiliasi Data)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kabupaten/Kota

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
2. Provinsi

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
3. Jumlah Belanja Subsidi

   belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
4. Jumlah Belanja Bunga

   belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
5. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

   pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Pendapatan Asli Daerah

   pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya
7. Jumlah Belanja Tidak Terduga

   pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
8. Penerimaan Pajak Daerah

   kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini terdiri dari pajak kendaraan....
9. Belanja Daerah

   semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan Daerah

    Rencana penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
11. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    Pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD.
12. Jumlah Belanja Modal

    pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
13. Jumlah Belanja Hibah

    belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak....
14. Pendapatan Transfer

    pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.
15. Jumlah Belanja Bagi Hasil

    pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
16. Jumlah Belanja Pegawai

    kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
17. Anggaran Pendapatan Asli Daerah

    Rencana pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya
18. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

    pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
19. Jumlah Belanja Operasi

    pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
20. Jumlah Retribusi Daerah

    pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi....
22. Jumlah Belanja Transfer

    pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
23. Jumlah Belanja Barang dan Jasa

    pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
24. Jumlah Belanja Bantuan Sosial

    Belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelaurga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
25. Pendapatan Daerah

    penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
26. Anggaran Penerimaan Pajak Daerah

    Rencana kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini terdiri dari pajak....
27. Anggaran Belanja Daerah

    Rencana semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Indikator Kegiatan

1. Tingkat Penyerapan Belanja

   gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja.
2. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak

   Perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajak dibagi dengan jumlah anggaran penerimaan pajak
3. Derajat Desentralisasi

   perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah.
4. Rasio Belanja Terhadap Pendapatan

   Perbandingan jumlah realisasi belanja daerah dibagi dengan jumlah pendapatan daerah
5. Rasio Kemandirian

   membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer.
6. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

   Perbandingan nilai realisasi penerimaan PAD dibagi dengan nilai anggaran PAD
7. Tingkat Penyerapan Pendapatan

   gambaran keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan anggaran pendapatan.
8. Rasio Penerimaan Pajak

   perbandingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap total pendapatan