Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung Balaikota Blok H lantai 16, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat

Telepon:	021 3841823, 021 1500164
Faksimile:	021 3841823
Email:	satpolpp@jakarta.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Marullah Matali
Eselon 2:	Satriadi Gunawan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Moh. Rizki Adhari Jusal
Jabatan:	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Alamat:	Jl. Kebon Sirih No.18, Blok H Lt.14-16 Jakarta Pusat
Telepon:	0213822011
Faksimile:	(021) 382 3411
Email:	satpolpp@jakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 785 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Tujuan Kegiatan
Melaksanakan amanat yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 dalam hal penyampaian data dan metadata kepada Walidata; Memenuhi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 785 Tahun 2024 dengan mengumpulkan data yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 785 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025; Tersedianya data statistik sektoral di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Data Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tertinggi

   Banyaknya kejadian perilaku menyimpang menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.
2. Data Rawan Ketertiban Umum (TIBUM)

   Banyaknya kejadian perilaku menyimpang menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.
3. Data Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Bagian dari seluruh tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu yang dapat diselesaikan oleh pihak berwajib.
4. Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)

   Bagian dari seluruh tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu yang dapat diselesaikan oleh pihak berwajib.
5. Data Petugas Linmas Per-Jumlah 10.000 Penduduk

   Banyaknya orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa selama periode proses produksi, dapat mencakup pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja alih daya/outsourcing, pekerja asing, pekerja tidak tetap/harian, atau pun pekerja profesional.
6. Data Angka kriminalitas yang tertangani

   Bagian dari seluruh tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu yang dapat diselesaikan oleh pihak berwajib.
7. Data Hasil Penertiban Minuman Beralkohol

   Banyaknya kasus pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menyebabkan mati rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
8. Data Hasil Penertiban Menurut Bulan di Kota/Kabupaten

   Banyaknya kejadian perilaku menyimpang menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.
9. Data Pos Kamling yang ada

   Tempat penjagaan (tentara, polisi, pengamat gunung berapi, dan sebagainya) keadaan aman; ketenteraman jalan di dalam kampung.
10. Data Titik Rawan Bencana/Banjir

    Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Data Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

    Banyaknya orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa selama periode proses produksi, dapat mencakup pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja alih daya/outsourcing, pekerja asing, pekerja tidak tetap/harian, atau pun pekerja profesional.
12. Data Polisi Pamong Praja

    Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan/Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang Dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Kategori P21

   Bagian dari seluruh tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu yang dapat diselesaikan oleh pihak berwajib.
2. Data Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

   Bagian dari seluruh tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu yang dapat diselesaikan oleh pihak berwajib.
3. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/ Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Banyaknya kejadian perilaku menyimpang menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.
4. Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima.
5. Persentase penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

   Bagian dari seluruh tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu yang dapat diselesaikan oleh pihak berwajib.