Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tasikmalaya

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Sukapura Komplek Perkantoran Singaparna

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpmd@tasikmalayakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Eselon 2:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	JAJANG SUNENDAR, S.STP., MM
Jabatan:	Kepala Bidang Administrasi Desa
Alamat:	Jl. Sukapura VI Komplek Perkantoran Singaparna-Tasikmalaya
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpmdtasikkab@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan, diperlukan data yang akurat, terstruktur, dan terintegrasi. Data terkait RW, RT, Karang Taruna, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), serta BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) menjadi elemen krusial dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Saat ini, data yang tersebar di berbagai unit kerja dan desa kurang terdokumentasi dengan baik, serta sulit diakses untuk keperluan analisis dan perencanaan strategis. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kompilasi data yang mampu menyajikan informasi dengan format yang standar dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia melalui meta data statistik. Dengan adanya meta data statistik yang terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi, serta keterpaduan data dalam mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Selain itu, sistem ini akan membantu dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih efektif serta mendukung evaluasi program-program yang telah berjalan.

Tujuan Kegiatan
1. Menyusun dan mengintegrasikan data RW, RT, Karang Taruna, PKK, LPM, dan BUM Desa dalam satu sistem kompilasi yang sesuai dengan standar Satu Data Indonesia. 2. Memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi guna mendukung perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa. 3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan data desa sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan terkini. 4. Menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh pihak terkait untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pemberdayaan masyarakat dan desa agar lebih efisien dan terstandarisasi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Bumdes

   badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

   Lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemrintah desa dan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lembaga adat desa untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
3. Karang Taruna

   Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
4. Rukun Warga

   Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
5. Desa Maju

   Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi
6. Desa Mandiri

   Desa Mandiri adalah desa dengan hasil Indeks komposit yang dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang disesuaikan variabel dan indijator penilaian Indeks Desa Membangun dengan nilai batas lebih besar dari 0,8155
7. desa sangat tertinggal

   Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
8. Rukun Tetangga

   Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
9. Desa Berkembang

   Desa Berkembang adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.
10. Desa Tertinggal

    Desa tertinggal adalah desa dengan hasil Indeks Komposit yang dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang disesuaikan variabel dan indijator penilaian Indeks Desa Membangun dengan nilai batas kurang dari 0,5989
11. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

    Organisasi kemasyarakatan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Desa Maju

   Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi
2. Jumlah Desa Berkembang

   Desa Berkembang adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.
3. jumlah rukun tetangga

   Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa
4. Jumlah Rukun Warga

   Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
5. Jumlah Desa Mandiri

   Banyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik, serta memiliki nilai indeks desa 80—100.
6. Jumlah Karang Taruna

   Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
7. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

   Lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemrintah desa dan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lembaga adat desa untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
8. Jumlah Desa Sangat Tertinggal

   Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
9. Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

   Organisasi kemasyarakatan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
10. Jumlah BUM Desa hasil pemeringkatan

    Badan hukum hasil pemeringkatan yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakt desa
11. Jumlah Desa Tertinggal

    Banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan indeks pembangunan desa dalam rentang nilai 0—49,9.