Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jambu Karang No.2, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Telepon:	(0281) 893117
Faksimile:	(0281) 893117
Email:	bakesbangpol@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Alamat:	Jln Jambu Karang No 2 Purbalingga
Telepon:	(0281) 893117
Faksimile:	(0281) 893117
Email:	bakesbangpolpng@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kabupaten Purbalingga, sebagai bagian dari kerangka sosial dan politik masyarakat Indonesia, memiliki dinamika tersendiri yang mungkin memberikan ruang bagi potensi konflik. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor pemicu konflik, pola-pola yang muncul, serta dampaknya terhadap perkembangan masyarakat setempat menjadi suatu kebutuhan mendesak. Kabupaten Purbalingga, seperti banyak wilayah di Indonesia, mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang cepat. Perubahan ini dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perbedaan demografis, ekonomi, dan budaya di antara penduduk Kabupaten Purbalingga dapat menjadi pemicu potensi konflik. Dalam rangka mewujudkan kestabilan dan ketentraman masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Renstra ini dirancang untuk menjadi landasan dalam mengidentifikasi potensi konflik di wilayah tersebut, sekaligus menyusun strategi penanganan yang efektif. Implementasi Renstra BAKESBANGPOL tersebut selaras dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menuntut pemerintah daerah memiliki kerangka kerja yang jelas dalam menanggulangi konflik sosial. Dengan berlandaskan pada dua peraturan ini, Purbalingga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga pemerintahan dan masyarakat, serta memperkuat kapasitas lembaga dan aparatur sipil negara dalam pengelolaan konflik sosial. Pentingnya merinci dan menganalisis potensi konflik di Kabupaten Purbalingga adalah untuk menyusun basis data yang kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang responsif. Data yang komprehensif dan terkini dapat membantu pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil untuk merancang strategi mitigasi dan upaya rekonsiliasi yang efektif. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor penyebab konflik dan dinamika yang terlibat, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih baik dan berkelanjutan. Penanganan potensi konflik secara proaktif juga dapat memperkuat ketahanan masyarakat dan memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proyek kompilasi data ini diinisiasi untuk menghimpun informasi yang akurat dan relevan mengenai potensi konflik di Kabupaten Purbalingga. Data tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan langkah-langkah konkrit dalam menjaga kedamaian dan keselarasan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, proaktifitas dalam penanganan potensi konflik dapat meningkatkan daya saing, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

Tujuan Kegiatan
Mengidentifikasi Faktor-faktor pemicu konflik. Pemetaan Lokasi dengan Resiko Tinggi Konflik. Analisis Kelompok atau komunitas yang rentan terhadap konflik. Merumuskan rekomendasi untuk pencegahan konflik.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik

   Potensi konflik yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat, mediasi oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun APH, dan audensi dengan pihak-piihak terkait, sehingga tidak berkembang menjadi konflik.
2. Konflik Sosial

   Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional
3. Potensi Konflik yang dilaporkan

   Potensi konflik yang dilaporkan dari masyarakat ke Bakesbangpol atau APH (Aparat Penegak Hukum)

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik

   Banyaknya potensi konflik yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat, mediasi oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun APH, dan audensi dengan pihak-piihak terkait, sehingga tidak berkembang menjadi konflik.
2. Jumlah Potensi Konflik yang Dilaporkan

   Banykanya potensi konflik yang dilaporkan dari masyarakat ke Kesbangpol atau APH (Aparat Penegak Hukum)
3. Persentase Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik

   Perbandingan antara Jumlah potensi konflik yang dilaporkan dengan Jumlah potensi konflik
4. Jumlah Konflik Sosial

   Banyaknya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional