Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Organisasi Masyarakat di Kota Tanjungpinang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.2172.016

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung A Lantai 3 dan 4, Jl. Daeng Celak Senggarang

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bakesbang@tanjungpinangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Anik Murtiani, SH
Jabatan:	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Alamat:	Gedung A Lantai 3 Dan 4, Jl. Daeng Celak Senggarang
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bakesbang@tanjungpinangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan atau ormas didirikan atas izin Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap ormas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan ormas yang didirikan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 UU Nomor 17 Tahun 2013. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang melakukan pendataan terhadap ormas yang ada di Kota Tanjungpinang.

Tujuan Kegiatan
- Untuk mendapatkan data tentang organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Tanjungpinang. - Untuk pendataan bantuan organisasi kemasyarakatan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2025-01-02 s.d. 2025-01-15

Desain

2025-01-02 s.d. 2025-01-15

Pengumpulan Data

2025-01-16 s.d. 2026-01-10

Pengolahan Data

2026-01-10 s.d. 2026-01-31

Analisis

2026-01-10 s.d. 2026-01-31

Diseminasi Hasil

2026-02-02 s.d. 2026-02-27

Evaluasi

2026-02-02 s.d. 2026-02-27

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Nama Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Tahun 2025
Nomor Registrasi	Nomor Registrasi	Nomor pencatatan terhadap organisasi kemasyarakatan yang melaporkan keberadaan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.	Tahun 2025
Pengurus	Pengelola	Pengurus adalah orang atau sekelompok orang yang mengurus, mengelola, atau memimpin suatu hal.	Tahun 2025
Alamat	Alamat	Alamat domisili resmi dari suatu organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam dokumen legal organisasi tersebut.	Tahun 2025
Nomor Administrasi Hukum Umum	Nomor identifikasi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Nomor identifikasi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Nomor ini diberikan kepada badan hukum, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), yayasan, perkumpulan, dan badan usaha lainnya, setelah proses pendaftaran atau pengesahan secara hukum.	Tahun 2025
Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perkumpulan	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki kewajiban administrasi perpajakan, walaupun ormas tersebut bukan entitas bisnis.	Tahun 2025
Nomor Akta Pendirian	Nomor identifikasi dokumen resmi yang diterbitkan oleh notaris	Nomor identifikasi dokumen resmi yang diterbitkan oleh notaris saat menyusun dan mengesahkan akta pendirian suatu badan hukum, seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), yayasan, perkumpulan, PT, koperasi, dan lainnya.	Tahun 2025

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Organisasi Kemasyarakatan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan Kewajaran Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-02-27;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.