Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2024 - 2029

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.0000.099

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta Pusat

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bidanginformasi@dpd.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Jenderal
Eselon 2:	Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Poedji Widjonarko, S.E., M.Si.
Jabatan:	Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawain
Alamat:	Gedung B DPD RI Lt. 4 Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta 10270
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	kepegawaian@dpd.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
DPD RI merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif. Berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi daerah. Fungsi legislasi meliputi pengusulan dan pembahasan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Fungsi pengawasan dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang di daerah. Fungsi anggaran diimplementasikan dengan memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Sementara itu, fungsi representasi diwujudkan dengan menyuarakan aspirasi daerah dalam pembuatan kebijakan nasional. Dengan terpilihnya Anggota DPD RI yang baru, harapan masyarakat akan peningkatan kinerja parlemen sangat tinggi. Masyarakat berharap DPD RI dapat lebih responsif terhadap aspirasi daerah, lebih aktif dalam fungsi legislasi dan pengawasan, serta lebih transparan dalam menjalankan tugas. Prospek untuk mencapai parlemen modern yang efektif sangat tergantung pada komitmen dan integritas anggota yang terpilih, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, media, dan masyarakat sipil. Keterwakilan perempuan di parlemen harus terus ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan lembaga legislatif dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi setiap warga negara. Penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik sampai saat ini masih menjadi salah satu isu penting dalam diskursus kesetaraan gender. Salah satu pengejawantahan partisipasi perempuan dalam politik adalah dengan keterwakilan perempuan di parlemen (DPD). Keterwakilan perempuan di DPD memiliki peran yang penting dalam perwujudan kesetaraan gender dan penguatan demokrasi. Representasi perempuan di parlemen diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik yang berbasis gender dimana seringkali berdampak besar pada perempuan seperti pendidikan, kesehatan, dan hak asasi. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPD RI perlu melaksanakan kegiatan kompilasi data sebagai langkah strategis untuk menghimpun dan memvalidasi seluruh dokumen serta data administrasi Anggota DPD RI seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Sebagai lembaga yang berperan strategis dalam proses legislasi, pengawasan, dan anggaran, Sekretariat Jenderal DPD RI dituntut untuk menyediakan data yang akurat dan terkini kepada berbagai pemangku kepentingan. Tanpa adanya data statistik yang terintegrasi, konsisten, dan mutakhir, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan data prioritas nasional, khususnya terkait persentase keterwakilan perempuan di DPD. Dengan data yang terintegrasi dan akurat, sejalan dengan komitmen nasional untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Data yang akurat mengenai persentase keterwakilan perempuan akan membantu pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung upaya peningkatan representasi perempuan di berbagai sektor, termasuk di parlemen. Hal ini tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan dan perspektif perempuan terwakili secara proporsional dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan.

Tujuan Kegiatan
Secara umum, tujuan kegiatan Kompilasi Data Anggota DPD RI Periode 2024-2029 adalah menyediakan data yang akurat dan terkini mengenai Anggota DPD RI Periode 2024-2029 dan memberikan kemudahan akses kepada publik untuk mengetahui data profil wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Secara khusus, tujuan pelaksanaan kegiatan Kompilasi Data Anggota DPD RI Periode 2024-2029 adalah mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas layanan dan dukungan kepada Anggota DPD RI, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan dukungan administratif yang diperlukan. Indikator yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan di DPD, jumlah Anggota DPD RI perempuan menurut kelompok umur, dan jumlah Anggota DPD RI perempuan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi data.

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
2. Umur/Usia

   Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur....
3. Tanggal Lahir

   Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (ddmmyyyy) dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
4. Tingkat Pendidikan

   Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
5. Provinsi

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

   Bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan.