Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Rancangan Undang-Undang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.0000.049

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Telepon:	0215715349
Faksimile:	0215715925
Email:	pusat_tekinfo@dpr.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Persidangan
Eselon 2:	Biro Persidangan II

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sagung Agung Putu Suadtri Yani, S.H., M.H.
Jabatan:	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI
Alamat:	Gedung Nusantara I Lantai I R. Rapat Badan Legislasi
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	rapatbaleg@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Kekuasaan tersebut sejalan dengan fungsi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Namun dalam pembentukan Undang-Undang tetap harus dilakukan dan mendapat persetujuan bersama dengan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR sejak tahun 1999 mempunyai alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi yaitu. Badan Lagislasi memiliki tugas pokok khusus di bidang legislasi berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu menyusun Rancangan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang (RUU) beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan Prioritas tahunan di lingkungan DPR.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Kompilasi Data Rancangan Undang-Undang merupakan mekanisme penting dalam Program Legislasi Nasional karena merupakan instrumen yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis untuk memberikan kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan skala prioritas penyusunan RUU sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan sistem hukum nasional.Tujuan utama Kompilasi Data Rancangan Undang-Undang untuk menghasilkan indikator jumlah RUU yang telah diselesaikan, status tahapan prolegnas, dan persentase pengusul prolegnas

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Tahapan Pembentukan UU

   tahapan dalam proses legislasi pembentukan suatu undang-undang
2. Jenis Alat Kelengkapan Dewan (akd)

   pengelompokan unit kerja dalam struktur dewan perwakilan rakyat berdasarkan fungsi dan tugasnya

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Berdasarkan Lembaga Pengusul

   Data yang menunjukan total banyaknya Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dikelompokan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, seperti DPR, Presiden, maupun DPD.
2. Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Berdasarkan Lembaga Pengusul

   Data yang menunjukkan total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dikelompokkan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, seperti DPR RI, Pemerintah, atau DPD RI.