Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Pengukuran Kota Layak Huni Kota Kediri

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-25.3571.009

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jend. Basuki Rahmat no 15 Kota Kediri

Telepon:	0354773238
Faksimile:	-
Email:	barenlitbang.kdr@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	YOGA NOFINTA EKA PUTRA S.SIT,MM
Jabatan:	Kepala Bidang Perekonomian dan Infrastruktur
Alamat:	Jl. Basuki Rahmat No 15
Telepon:	0354688377
Faksimile:	688377
Email:	bappedakotakediri.pi@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kota layak huni atau livable city merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai variabel baik fisik maupun non-fisik (Wheeler, 2004). Variabel fisik dapat berbagai penyediaan sarana prasarana yang lengkap di kota. Struktur ruang yang dapat menghubungkan berbagai lokasi dengan mudah. Pola ruang yang ditata sesuai dengan kemampuan dan potensi lahannya. Sedangkan variabel non-fisik dapat dilihat dari segi sosial dan budaya masyarakat kota. Menciptakan kota yang layak huni menjadi tantangan bagi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Konsep livable city memiliki indikator-indikator dari berbagai lingkup wilayah, baik di tingkat dunia maupun Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) indikator adalah sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Indikator livable city menjadi petunjuk dan tolak ukur dalam menilai suatu kota yang layak huni. Indikator livable city di Indonesia dapat dilihat dari Most Livable city Index (MLCI) dari IAP tahun 2009, 2011, dan 2014. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk  mengukur kelayakan huni kota- kota di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kediri tahun 2020 – 2024 yakni Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan yang merupakan perwujudan misi 4 yakni Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, Indeks Kota Layak Huni menjadi salah satu indikator utama dalam pengukuran keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 2020 – 2023 Kota Kediri telah melakukan pengukuran terhadap ketercapaian kota layak huni. Pada tahun 2021 sebesar  77,80 (kategori cukup) atau mengalami peningkatan sebesar 5,2 point dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 meningkat 1,67 point menjadi 79,37. dan pada tahun 2023 sebesar 79,83 atau naik sebesar 0,46 dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persepsi masyarakat terhadap pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri.Penilaian layak huni didasarkan pada persepsi masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa setiap masyarakat memiliki hak dalam melaksanakan pembangunan di wilayah tempat tinggalnya. Mengingat pula bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga pemerintah, maka diperlukan persepsi yang sama antarindividu yang terlibat dalam pembangunan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan pendekatan yang menekankan pada eksistensi ruang (Yunus, 2010). Penelitian ini akan mengkaji keberagaman pemahaman atau persepsi masyarakat terkait pola dan proses yang berlangsung di ruang tempatnya berada atau tinggal.  

Tujuan Kegiatan
Kegiatan survey indeks kota layak huni bertujuan untuk mendapatkan respon masyarakat atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Persampahan

   Tingkat layanan daerah terhadap pengelolaan sampah perkotaan yang meliputi pengambilan sampah, sararana dan prasarana persampahan dan pengaduan persampahan.
2. Fasilitas Kesehatan

   Tingkat layanan daerah dalam penyediaan fasilitas Kesehatan yang meliputi kuantitas dan kualitas layanan
3. Fasilitas Keamanan

   Tingkat layanan daerah terhadap fasilitas keamanan yang meliputi poskamling, pos polisi, kantor polisi.
4. Kesehatan Kota

   Tingkat layanan daerah terhadap kesehatan kota yang meliputi pengelolaan limbah, air bersih, PHBS dan sarana prasarana sanitasi.
5. Politik Kota

   Tingkat layanan daerah dalam kebebasan menyampaikan hak dan pendapat.
6. Kebersihan Kota

   Tingkat layanan daerah terhadap kualitas lingkungan sungai, jalan dan udara
7. Keselamatan Kota

   Tingkat layanan daerah terhadap kesiapsiagaan bencana yang meliputi informasi bencana, kecepatan penanganan bencana dan simulasi penanganan bencana.
8. Keamanan Kota

   Tingkat layanan daerah terhadap kondisi lingkungan yang meliputi kriminalitas, pelanggaran peraturan daerah, demo, pencegahan Pelanggaran dan respon aduan masyarakat.
9. Fasilitas Peribadatan/Pelayanan Keagamaan

   Tingkat layanan daerah dalam penyediaan fasilitas peribadatan.
10. Fasilitas Taman Kota

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik (kualitas dan kuantitas).
11. Kelistrikan

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan jaringan ketenagalistrikan (kualitas dan kuantitas).
12. Fasilitas Ekonomi

    Tingkat layanan daerah terhadap fasilitas perekonomian perkotaan yang meliputi kualitas dan kuantitas pasar tradisional, pasar modern dan sarana perdagangan.
13. Fasilitas Olahraga

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan fasilitas olahraga (kaulitas dan kuantitas).
14. Pengelolaan Drainase

    Tingkat layanan daerah dalam pengelolaan jaringan drainase perkotaan (kualitas dan kuantitas).
15. Perumahan

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan perumahan perkotaan (kualitas dan kuantitas).
16. Fasilitas Rekreasi

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan fasilitas rekreasi (kaulitas dan kuantitas).
17. Sektor Informal Kota

    Tingkat layanan daerah terhadap penataan sektor informal kota.
18. Ketercukupan Pangan

    Tingkat layanan daerah terhadap kemudahan mendapatkan Bahan Pangan Pokok.
19. Pelestarian Cagar Budaya

    Tingkat layanan daerah dalam upaya pelestrian cagar budaya.
20. Jaringan Telekomunikasi

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan jaringan telekomunikasi (akses internet dan kualitas koneksi).
21. Informasi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat

    Tingkat layanan daerah dalam mendapatkan informasi dan kontribusi pembangunan.
22. Perekonomian Kota

    Tingkat layanan daerah terhadap tingkat perekonomian kota yang meliputi kemudahan mendapatkan pekerjaan, layanan perbankan/bantuan modal, pelatihan usaha dan informasi harga bahan pokok penting.
23. Fasilitas Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

    Tingkat layanan daerah dalam administrasi pemerintahan (kualitas dan kuantitas).
24. Fasilitas Pendidikan

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan fasilitas pendidikan (kualitas dan kuantitas).
25. Fasilitas Kesenian dan Budaya

    Tingkat layanan daerah dana penyediaan fasilitas kesenian dan budaya (kualitas dan kuantitas).
26. Fasilitas Pejalan Kaki

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki.
27. Transportasi

    Tingkat layanan daerah dalam penyediaan sarana trasnportasi (jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan).
28. Pengelolaan Air Bersih

    Tingkat layanan daerah terhadap pengelolaan air bersih yang meliputi ketersediaan air bersih (kualitas dan kuantitas).
29. Penataan Kota

    Tingkat layanan daerah dalam penataan perkotaan

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kota Layak Huni (IKLH)

   Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kenyamanan dan kelayakan suatu kota sebagai tempat tinggal dan bekerja, berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek fisik (seperti fasilitas perkotaan, infrastruktur, dan tata ruang) serta nonfisik (seperti hubungan sosial, kegiatan ekonomi, dan kualitas....