Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi data jumlah nilai investasi skala usaha kecil berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Kabupaten Maluku Barat Daya

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpmptspmbdkab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	ROSAN PERKASA ROESLANI
Eselon 2:	MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Jacobis Barak R. Makaweru, S.Si., M.Si
Jabatan:	Analis Kebijakan Ahli Madya Penanaman Modal
Alamat:	Tiakur
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	-

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan ketersediaan data yang akurat dan terukur mengenai realisasi investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu sumber utama informasi tersebut adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib disampaikan oleh perusahaan. Khusus di Kabupaten Maluku Barat Daya, kompilasi data nilai investasi skala usaha kecil menjadi penting karena sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas basis produksi daerah. Dengan adanya data yang terhimpun secara baik, pemerintah daerah dapat memetakan potensi investasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha kecil, serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung iklim usaha dan investasi di wilayah tersebut. Kegiatan kompilasi data investasi ini dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimanatelah diubah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Landasan hukum ini diperkuat oleh peraturan pelaksana, khususnyaPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Secara teknis, kegiatan ini merujuk pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara PengawasanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secaraperiodik. Kewajiban pelaporan LKPM ini menjadi instrumen krusial bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memastikan bahwa realisasiinvestasi sesuai dengan izin yang diberikan, sekaligus menyediakan data yang akurat dan terverifikasi untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Tujuan Kegiatan
Menghimpun dan menyajikan data jumlah nilai investasi skala usaha kecil berdasarkan LKPM di Kabupaten Maluku Barat Daya 2. Menjadi dasar evaluasi perkembangan realisasi investasi usaha kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 3. Memberikan gambaran potensi serta tren investasi usaha kecil sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Maluku Barat Daya

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Periode Tahapan Realisasi Investasi

   Tahapan di mana perusahaan menanamkan modal merujuk pada kegiatan spesifik di mana perusahaan melakukan investasi.
2. Realisasi Penanaman Modal Asing

   Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
3. Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri

   Banyaknya penambahan proyek baru yang dilaporkan melalui LKPM danberasal dari perusahaan PMDN di Maluku Barat Daya
4. Proyek Penanaman Modal Asing

   Banyaknya penambahan proyek baru yang dilaporkan melalui LKPM danberasal dari perusahaan PMA di Maluku Barat Daya
5. Pelaku Usaha Kecil

   usaha milik warga negara Indonesia baik orang perorangan maupun berbentuk badan usaha, dengan modal usaha tidak melebihi Rp 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
6. Sektor Realisasi Investasi

   Sektor di mana perusahaan menanamkan modal merujuk pada bidang atau industri spesifik di manaperusahaan melakukan investasi.
7. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

   Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Investasi Skala Usaha Kecil

   Jumlah Investasi Skala Usaha Kecil ini diperoleh dari data realisasi investasi yang dilaporkan oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap Semester