Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusun Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
-

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	-

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
Eselon 2:	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Koordinator Fungsi Analisis Statistik
Jabatan:	Koordinator Fungsi Analisis Statistik
Alamat:	Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telepon:	0213841195
Faksimile:	(021) 3857046 ex. 7310
Email:	bpshq@bps.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Salah satu faktor penentu daya saing suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan, kapabilitas, maupun produktivitasnya. Secara komposisi jumlah penduduk,sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir setara. Artinya, pembangunan yang dicapai,separuhnya ditentukan oleh perempuan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya saing negaradan pembangunan, perlu adanya kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab,kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan. Namun demikian, sampai sekarangkesetaraan gender di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Berbagai data menunjukkan adanyaketimpangan gender di semua wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu di Indonesia, isu kesetaraan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri,maju, adil dan makmur. Dalam RPJMN 2014-2019 perspektif gender di semua bidang dan tahapanpembangunan sangat ditekankan. Kesetaraan dalam pembangunan tersebut adalah untukmeningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan. Secaraspesifi k, program kesetaraan gender merupakan bagian tugas Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Dalam program Three Ends, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan ekonomi merupakan tiga permasalahan yang harus diselesaikan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kualitashidup perempuan. Untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan dan pemberdayaan gender yang sudah tercapai dapat dilihat dari berbagai ukuran. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender diharapkan akan memberikan gambaran yang nyata tentang pengarusutamaan gender di Indonesia. Saat ini terdapat pengukuran terkait gender antaralain Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengadopsi metode dari UNDP. Namun demikian, terdapat berbagai kelemahan pada kedua indikatortersebut. Oleh karena itu UNDP mempublikasikan Gender Inequality Index (GII) atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai salah satu ukuran yang dianggap lebih tepat menggambarkan pemberdayaan sekaligus kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan.

Tujuan Kegiatan
1. Mendapatkan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam kesetaraan gender 2. Mendapatkan indikator untuk menentukan peringkat atau level ketimpangan atau kesetaraan gender di suatu wilayah 3. Mendapatkan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah 4. Medapatkan data strategis sebagai salah satu target dalam pembangunan daerah dan nasional

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki

   bagian dari penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan/menganggur
2. Persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA

   bagian dari penduduk perempuan berusia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA
3. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
4. Proporsi perempuan 15-49 tahun yang dalam dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan

   Bagian dari populasi perempuan pernah kawin berumur 15—49 tahun yang dalam dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir dilakukan di tempat selain fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, rumah bersalin/klinik, puskesmas, puskesmas pembantu, praktik dokter/bidan/perawat)
5. Proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun

   bagian dari populasi perempuan pernah kawin berumur 15—49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama saat berumur kurang dari 20 tahun
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan

   bagian dari penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan/menganggur
7. Anggota Legislatif

   Jumlah anggota legislatif (DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II) pada periode akhir tahun.
8. Persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA

   bagian dari penduduk laki-laki berusia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA

Indikator Kegiatan

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

   IKG adalah indeks komposit yang mengukur ketimpangan gender dalam tiga aspek utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja
2. Persentase anggota legislatif laki-laki

   Jumlah anggota legislatif laki-laki dibagi seluruh anggota legislatif (laki-laki dan perempuan) dikali seratus persen
3. Persentase anggota legislatif perempuan

   Jumlah anggota legislatif perempuan dibagi seluruh anggota legislatif (laki-laki dan perempuan) dikali seratus persen