Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. RE Martadinata, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Telepon:	(0264) 200036
Faksimile:	(0264) 200036
Email:	info@diskominfo.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	H. Iwan Kuswandi, S.T., M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang
Alamat:	Jl. RE Martadinata, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Bara
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	-

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi, diperlukan pengelolaan data yang sistematis dan berkelanjutan. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata Daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pengelolaan data sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah. Data prioritas merupakan data yang memiliki nilai strategis dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Ketersediaan data prioritas yang lengkap, berkualitas, dan terintegrasi menjadi faktor penting untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy), dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan data, seperti perbedaan standar data, keterbatasan metadata, duplikasi data, dan belum optimalnya koordinasi antar produsen data. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Kompilasi Data Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai upaya menghimpun, memverifikasi, mengintegrasikan, dan menyajikan data prioritas secara terstruktur sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Tujuan Kegiatan
1. Menghimpun dan mengompilasi data prioritas yang menjadi kebutuhan pembangunan daerah secara sistematis dan terintegrasi. 2. Meningkatkan kualitas data melalui penerapan standar data, metadata, dan mekanisme validasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia. 3. Menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. 4. Mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan tata kelola data pemerintah daerah melalui peran Diskominfo sebagai Walidata Daerah. 5. Memudahkan akses dan berbagi pakai data antar Perangkat Daerah guna mendukung interoperabilitas dan integrasi data. 6. Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital pemerintahan daerah. 7. Menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy) dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. 8. Meningkatkan keterpaduan data dalam kerangka Satu Data Indonesia, sehingga dapat mengurangi duplikasi dan meningkatkan konsistensi data antar sektor

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 5
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   Nilai yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada instansi pemerintah yang diperoleh melalui evaluasi terhadap domain kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, dan aspek pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
2. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

   Nilai yang menggambarkan tingkat kesiapan dan kematangan pengelolaan keamanan informasi berdasarkan evaluasi terhadap tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset informasi, dan teknologi keamanan informasi
3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

   Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

   Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana badan publik (pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga publik lainnya) telah melaksanakan kewajiban menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, tepat waktu, dan lengkap kepada masyarakat. Penilaian mencakup aspek ketersediaan informasi, pelayanan....

Indikator Kegiatan

1. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

   Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kelengkapan dan kematangan penerapan keamanan informasi pada instansi pemerintah atau organisasi. Penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek tata kelola keamanan informasi yang mengacu pada standar ISO/IEC....
2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

   Nilai yang menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   ndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang diperoleh melalui evaluasi terhadap aspek tata kelola, manajemen, layanan, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian....
4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

   Angka yang menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik pada badan publik daerah dan nasional yang dipotret dari tiga dimensi, yang terdiri dari dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi, dan dimensi hukum.