Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Garuda No.01 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat

Telepon:	0371-625371
Faksimile:	-
Email:	bpkad@sumbawakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev.
Jabatan:	Sekretaris Badan
Alamat:	Jalan Garuda No.01 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat
Telepon:	08123787764
Faksimile:	-
Email:	bpkad@sumbawakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan cerminan dari kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu periode anggaran. Data ini sangat penting untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat kemandirian fiskal, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik. Penyediaan data realisasi pendapatan dan belanja daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta kebijakan Satu Data Indonesia dalam penyediaan data keuangan publik yang terstandar.

Tujuan Kegiatan
Kompilasi data realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk: 1. Menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan terstandar mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah. 2. Menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD. 3. Mendukung perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah berbasis data. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 5. Memenuhi kebutuhan data sektoral yang terintegrasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan Kewajaran Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer, tetapi diakui sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memberikan tambahan kekayaan daerah.
2. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan kas daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali di masa mendatang, serta merupakan salah satu sumber pembiayaan APBD untuk menutup defisit atau menambah pembiayaan pembangunan.
3. Belanja Operasi

   Pengeluaran daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional pemerintahan daerah sehari-hari dalam rangka pemberian layanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan.
4. Belanja Tidak Terduga

   Pengeluaran daerah yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan mendesak, seperti penanganan keadaan darurat, bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya.
5. Belanja Modal

   Pengeluaran daerah yang digunakan untuk memperoleh, membangun, atau meningkatkan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan menambah nilai kekayaan daerah.
6. Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran kas daerah yang akan diterima kembali atau memberikan manfaat jangka panjang di masa mendatang, serta digunakan untuk mengatur keseimbangan keuangan daerah dalam tahun anggaran berjalan.
7. Pendapatan Daerah

   Seluruh penerimaan kas daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah.
8. Jenis Dana Perimbangan

   Jenis atau pengkategorian dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah.
9. Belanja Transfer

   Pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah lain atau desa sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
10. Pendapatan Transfer

    Penerimaan daerah yang berasal dari transfer dana pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan kemampuan keuangan antarwilayah.
11. Pendapatan Asli Daerah

    Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.
2. Jumlah Belanja Bagi Hasil

   Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membagi sebagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari mekanisme pemerataan dan keadilan fiskal.
3. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

   Jumlah total penerimaan daerah yang termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang diakui secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki dasar hukum penerimaan yang jelas.
4. Jumlah Belanja Modal Tanah

   Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh, menambah, atau meningkatkan aset tetap berupa tanah yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

   Jumlah total penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari transfer dana antar-pemerintah daerah, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota lainnya, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik lintas wilayah.
6. Jumlah Belanja Hibah

   Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak wajib dikembalikan.
7. Jumlah Belanja Pegawai

   Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, dan pengeluaran lain yang sejenis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak, serta pegawai non-ASN yang bekerja pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran.
8. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Jumlah total penerimaan pemerintah daerah yang sah dan tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer, meliputi pendapatan hibah, dana darurat, serta pendapatan lain-lain yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

   Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo pada tahun anggaran berjalan, baik yang bersumber dari pinjaman pemerintah pusat, lembaga keuangan dalam negeri, maupun luar negeri.
10. Jumlah Belanja Operasi

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan operasional rutin pemerintahan daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial selama satu tahun anggaran.
11. Jumlah Penyertaan Modal Daerah

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau pelayanan publik.
12. Jumlah Belanja Transfer

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk mentransfer dana ke pemerintah desa, pemerintah daerah lain, atau lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat penerima.
13. Jumlah Pembiayaan Daerah

    Jumlah total transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Pembiayaan daerah mencerminkan kebijakan fiskal daerah dalam menjaga keseimbangan APBD.
14. Jumlah Retribusi Daerah

    Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Jumlah Belanja Tidak Terduga

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam maupun nonalam, serta pengeluaran penting dan mendesak lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
16. Jumlah Belanja Barang dan Jasa

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah untuk pembelian barang, bahan habis pakai, serta pembayaran atas jasa yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan operasional perangkat daerah selama satu tahun anggaran.
17. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

    Jumlah total penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam satu tahun anggaran.
18. Jumlah Pajak Daerah

    Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Jumlah Penerimaan Pembiayaan

    Jumlah total penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dibiayai dari pendapatan daerah, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.
20. Jumlah Pendapatan Hibah

    Jumlah total penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pemberian pihak lain, baik pemerintah, masyarakat, badan usaha, maupun lembaga asing, dalam bentuk uang, barang, atau jasa, yang sifatnya sukarela, tidak mengikat, dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih daerah.
21. Jumlah Pendapatan Daerah

    Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
22. Jumlah Belanja Bunga

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembayaran bunga atas kewajiban utang daerah kepada lembaga keuangan, pemerintah, atau pihak ketiga selama satu tahun anggaran.
23. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah lain, atau lembaga/organisasi tertentu dalam bentuk uang dengan tujuan mendukung pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat penerima, yang tidak bersifat terus-menerus.
24. Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh, menambah, atau meningkatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran.
25. Jumlah Belanja Bantuan Sosial

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi beban hidup masyarakat penerima manfaat.
26. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk investasi jangka panjang (penyertaan modal daerah) dan pembayaran kewajiban keuangan (cicilan pokok utang) dalam rangka pengelolaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran berjalan.
27. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

    Jumlah total penerimaan daerah yang bersumber dari transfer dana Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun, memperoleh, atau menambah nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, atau kegiatan sosial ekonomi, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran.
29. Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

    Jumlah total penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, atau pihak lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah yang bersifat produktif dan berjangka....
30. Jumlah Belanja Modal

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh, menambah, atau meningkatkan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.
31. Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh, menambah, atau meningkatkan aset tetap lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan, dan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penyelenggaraan....
32. Jumlah Pendapatan Transfer

    Jumlah total penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari transfer dana, baik dari Pemerintah Pusat maupun antar-pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, pemerataan fiskal, serta peningkatan pelayanan publik di daerah.
33. Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

    Jumlah total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun, memperoleh, meningkatkan, atau memperluas aset tetap berupa jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan perekonomian masyarakat.
34. Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

    Jumlah sisa anggaran lebih dari pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, serta dapat digunakan kembali sebagai sumber pembiayaan pada tahun anggaran berjalan.