Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Wonogiri

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Jendral Sudirman Nomor 132, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57611

Telepon:	(0273) 5328180
Faksimile:	(0273) 3204725
Email:	dpmptspwonogiri@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sriyanto,S.E.,M.E.
Jabatan:	Analis Kebijakan Ahli Muda
Alamat:	Jalan Jendral Sudirman Nomor 132, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57611
Telepon:	08112656511
Faksimile:	(0273) 3204725
Email:	sriyanto.dpmptsp@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di daerah. Latar belakang utama dari pembentukan regulasi ini mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyediakan dasar hukum yang jelas bagi pemberian kemudahan dan fasilitas kepada para investor. Kondisi ekonomi lokal juga turut menjadi pertimbangan penting, di mana Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen kuat dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui penyederhanaan proses perizinan dan digitalisasi layanan. Namun, untuk menarik lebih banyak investor dan memperkuat sektor-sektor produktif lainnya, dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam bentuk Perda yang mengatur secara khusus pemberian insentif dan fasilitasi tersebut. Dengan latar belakang tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, serta pemberdayaan potensi lokal secara optimal.

Tujuan Kegiatan
1. Meningkatkan daya tarik investasi daerah, dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. 2. Memberikan kepastian hukum dan transparansi kepada para pelaku usaha dan investor dalam mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal. 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan realisasi investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 4. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan usaha produktif. 5. Memberdayakan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor unggulan daerah dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), agar dapat berkembang dan bersaing secara sehat. 6. Menyesuaikan kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait penanaman modal dan otonomi daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan Dokumentasi Informasi Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Peraturan Daerah Tentang Pemberian Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal Di Kabupaten Wonogiri

   Sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang mengatur tentang pemberian dukungan berupa insentif dan/atau kemudahan (fasilitasi) kepada pelaku usaha atau investor yang menanamkan modalnya di wilayah tersebut untuk tujuan mendorong peningkatan investasi daerah, menciptakan....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota

   Banyaknya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang mengatur tentang pemberian dukungan berupa insentif dan/atau kemudahan (fasilitasi) kepada pelaku usaha atau investor yang menanamkan modalnya di wilayah tersebut untuk tujuan mendorong peningkatan investasi daerah, menciptakan....