Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. A Yani No. 36, Lubuk Sikaping

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpmkabpasaman@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas (Hasrizal, S.Sos., M.M)

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Hapnil Wadi, S.H
Jabatan:	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari
Alamat:	Jl Ahmad Yani Nomor 36 Lubuk Sikaping
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	-

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyusunan kompilasi produk administrasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan perubahan regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan penguatan terhadap kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Di dalamnya, terdapat berbagai penyesuaian dan pembaruan terhadap aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam hal tata kelola administrasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.. kompilasi ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah nagari kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Oleh karena itu, penyusunan kompilasi produk administrasi tidak hanya menjadi bagian dari upaya pembenahan internal kelembagaan, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari semangat Undang-Undang Desa, yaitu mendorong kemandirian, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan kompilasi produk administrasi ini akan sangat membantu dinas pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya secara profesional, responsif terhadap regulasi terbaru, serta adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan riil masyarakat nagari.

Tujuan Kegiatan
Pengumpulan data desa memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: 1. Perencanaan Pembangunan: Data yang akurat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merencanakan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 2. Pengambilan Kebijakan: Data mendukung pembuatan kebijakan yang berbasis bukti, memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Pemberdayaan Masyarakat: Dengan memahami kondisi dan potensi desa, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengambil bagian aktif dalam pengembangan desa mereka. 4. Monitoring dan Evaluasi: Pengumpulan data memungkinkan evaluasi dampak dari program-program yang telah dilaksanakan, serta pemantauan perkembangan desa dari waktu ke waktu. 5. Pengelolaan Sumber Daya: Data membantu dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara lebih efektif, memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan desa. 6. Pengembangan Sistem Informasi: Data desa dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem informasi yang memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan tujuan-tujuan ini, pengumpulan data desa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Indeks Desa

   Angka yang menggambarkan perkembangan kemajuan kemandirian desa, yang menjadi salah satu input dalam perumusan isu-isu strategis dari permasalahan utama terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Jumlah Desa Tertinggal

   Banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportai, pelayanan umu, dan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup desa sangat tertinggal, dan desa tertinggal dengan indeks pembangunan desa dalam rentang nilai 0 s.d 49,9
3. Kategori Swadaya

   Desa dengan nilai skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan, ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintah desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan kurang dari 50%
4. Jumlah Perangkat Nagari/Desa

   Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
5. Jumlah Nagari/Desa

   Banyaknya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan....
6. Tipologi Desa dan Kelurahan

   kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa dan kelurahan
7. Jumlah Desa Mandiri

   Banyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik, serta memiliki nilai indeks desa 80 s.d 100.
8. Kategori Swasembada

   Desa dengan nilai skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan, ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintah desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan kurang dari 90%
9. Jumlah BUMDESA

   Banyaknya badan usaha yang didirikan oleh desa atau sekelompok desa guna mengelola usaha, memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa
10. Kategori Swakarya

    Desa dengan nilai skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan, ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintah desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan kurang dari 70%

Indikator Kegiatan

1. Persentase Nagari/Desa menurut Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

   Persentase desa menurut status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan desa
2. Persentase Nagari/Desa menurut Jenis Tipologi

   Persentase desa menurut kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana.