Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Keluarga Berencana Kota Cilegon

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3672.005

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung Graha Edhi Lantai 5 - Jl. Jend. Sudirman No.2

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dp3akbkotacilegon999@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Hj. Lia Nurlia Mahatma, ST., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Asikin, S.Pd, M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat:	GEDUNG GRAHA EDHI LANTAI 5 Jl. Jend Sudirman No.2
Telepon:	0254395008
Faksimile:	-
Email:	giga.clg@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana BKKBN menjadi Ketua Pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program di lapangan. Kebaruan program penurunan stunting yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi keluarga sasaran percepatan penurunan stunting.  Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan stunting dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota. Dalam program KB ada hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua  yaitu  hak  kesehatan  reproduksi  bagi  setiap  orang,  dimana  seseorang berhak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Reproduksi sehingga  ia mempunyai  kondisi  sejahtera  secara  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  sempurna, serta  bukan  hanya  terhindar  dari  kesakitan  dan  kecacatan,  baik  pada  alat, sistem, fungsi, dan proses reproduksi sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis.

Tujuan Kegiatan
Mengatur jarak dan jumlah kelahiran, yang tidak ingin anak lagi namun belum menggunakan alat kontrasepsi, peserta KB yang ingin berganti cara dari metode kontrasepsi jangka pendek menjadi metode kontrasepsi jangka panjang, peserta KB IUD dan Implant yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi ulangan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Metode Kontrasepsi Modern

   Meliputi Metode Operasi Pria (MOP) atau sterilisasi pria, Metode Operasi Wanita (MOW) atau sterilisasi wanita, IUD, Implant KB, suntik KB, pil, kondom, diafragma, Metode Amenorrhea Laktasi (MAL), dan kontrasepsi darurat.
2. Pekerjaan Utama

   Pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak atau memberikan penghasilan terbesar, jika sama besar maka pekerjaan utama mengikuti pengakuan responden.
3. Pasangan Usia Subur

   Pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid.
4. Pendidikan Terakhir

   Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).

Indikator Kegiatan

1. Persentase peserta Keluarga Berencana aktif

   Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif yang menggunakan alat kontrasepsi tertentu.
2. Jumlah peserta Keluarga Berencana Aktif

   Banyaknya orang usia subur yang mendatangi layanan KB atau jejaringnya dan sedang menggunakan alat kontrasepsi modern.