Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pembangunan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu - Selatpanjang
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | sda.meranti@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Kabupaten Kepulauan Meranti |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Rahmat Kurnia, ST |
| Jabatan: | - |
| Alamat: | Jalan Dorak Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti |
| Telepon: | 085135381516 |
| Faksimile: | - |
| Email: | perencanaanprogram@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanBerdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti peraturan mengenai standar teknis, spesifikasi bangunan, dan pedoman tata ruang, menjadi dasar hukum yang digunakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perencanaan dan persiapan proyek. Kegiatan perencanaan dan persiapan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan berkualitas. Dinas PUPR bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, serta memastikan bahwa infrastruktur publik yang ada dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di daerah.
Tujuan Kegiatan
Tujuan dari Kegiatan Perencanaan dan Persiapan Meningkatkan kualitas perencanaan dan desain infrastruktur publik. Menjamin keberlanjutan dan ketahanan infrastruktur terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan iklim Mewujudkan tata ruang yang efisien, terstruktur, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya dalam pelaksanaan proyek. Menjamin tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-12-06 s.d. 2025-01-05
Desain
2025-01-08 s.d. 2025-01-26
Pengumpulan Data
2025-02-12 s.d. 2025-12-30
Pengolahan Data
2025-12-09 s.d. 2025-12-30
Analisis
2025-12-16 s.d. 2025-12-18
Diseminasi Hasil
2025-12-18 s.d. 2025-12-20
Evaluasi
2025-12-23 s.d. 2025-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan | Dokumen | Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan | Setahun terakhir |
| Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan | Dokumen | Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan | Setahun terakhir |
| Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Infrastruktur Fisik | Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara | Setahun terakhir |
| Pembangunan Jembatan | Infrastruktur Fisik | bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan | Setahun terakhir |
| Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan | Infrastruktur Fisik | Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup. | Setahun terakhir |
| Panjang Jalan | Infrastruktur Fisik | Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. | Setahun terakhir |
| Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Infrastruktur Fisik | Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. | Setahun terakhir |
| Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dokumen | Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup. | Setahun terakhir |
| Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir | Infrastruktur Fisik | Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki | Setahun terakhir |
| Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan | Infrastruktur Fisik | Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan | Setahun terakhir |
| Panjang Saluran Drainase Perkotaan | Infrastruktur Fisik | Panjang saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan | Setahun terakhir |
| Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Dokumen | Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah | Setahun terakhir |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Dokumen | Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah di Kabupaten/Kota. | Setahun terakhir |
| koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Dokumen | Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | Setahun terakhir |
| Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota | Dokumen | Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR | Setahun terakhir |
| Bangunan Gedung | Infrastruktur Fisik | Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha | Setahun terakhir |
| Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum | Dokumen | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi | Setahun terakhir |
| Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah | Dokumen | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Setahun terakhir |
| Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum | Dokumen | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Setahun terakhir |
| Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah | Dokumen | Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Setahun terakhir |
| Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum | Dokumen | Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Setahun terakhir |
| Jumlah Bangunan Gedung Negara | Infrastruktur Fisik | Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah | Setahun terakhir |
| Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat | Infrastruktur Fisik | Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi. | Setahun terakhir |
| Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing) | Setahun terakhir |
| Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah | Dokumen | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota | Setahun terakhir |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) | Setahun terakhir |
| Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Infrastruktur Fisik | Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum | Setahun terakhir |
| Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Infrastruktur Fisik | Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik | Setahun terakhir |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| RIAU | KEPULAUAN MERANTI |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CAWI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Dinas PUPR
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataData Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Usaha/perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara
-
Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
-
Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat,....
-
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
-
Panjang saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan
-
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha
-
Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan....
-
Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan penerapan SPM air limbah lintas kab/kota dan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota
-
Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan....
-
Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan
-
Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)
-
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah di Kabupaten/Kota.
-
Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki
-
Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan
-
Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.
-
Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan penerapan SPM air minum lintas kab/kota dan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota
-
Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik
-
Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR
-
Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan....
-
Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah....
-
Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah,....
-
Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah
-
Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum
-
Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
-
Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah
-
Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan....
Indikator Kegiatan
-
Panjang prasarana transportasi yang digunakan untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya)
-
Banyaknya jembatan dalam ruas jalan nasional.
-
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah sistem yang mengurus proses penyediaan air minum untuk masyarakat.
-
Sistem drainase perkotaan adalah infrastruktur yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air hujan dari perkotaan ke badan air terdekat. Sistem ini terdiri dari kumpulan saluran yang meliputi permukiman, industri, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya
-
Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan....
-
Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki