Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu - Selatpanjang

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	sda.meranti@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Kabupaten Kepulauan Meranti
Eselon 2:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Rahmat Kurnia, ST
Jabatan:	-
Alamat:	Jalan Dorak Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti
Telepon:	085135381516
Faksimile:	-
Email:	perencanaanprogram@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti peraturan mengenai standar teknis, spesifikasi bangunan, dan pedoman tata ruang, menjadi dasar hukum yang digunakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perencanaan dan persiapan proyek. Kegiatan perencanaan dan persiapan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan berkualitas. Dinas PUPR bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, serta memastikan bahwa infrastruktur publik yang ada dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di daerah.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari Kegiatan Perencanaan dan Persiapan Meningkatkan kualitas perencanaan dan desain infrastruktur publik. Menjamin keberlanjutan dan ketahanan infrastruktur terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan iklim Mewujudkan tata ruang yang efisien, terstruktur, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya dalam pelaksanaan proyek. Menjamin tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

   Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara
2. Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

   Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
3. Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan

   Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat,....
4. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat

   Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
5. Panjang Saluran Drainase Perkotaan

   Panjang saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan
6. Bangunan Gedung

   Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha
7. Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan

   Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan....
8. Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah

   Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan penerapan SPM air limbah lintas kab/kota dan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota
9. Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah

   Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan....
10. Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan

    Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan
11. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

    Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)
12. Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

    Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah di Kabupaten/Kota.
13. Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir

    Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki
14. Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan

    Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan
15. Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

    Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.
16. Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum

    Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan penerapan SPM air minum lintas kab/kota dan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota
17. Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

    Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik
18. Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota

    Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR
19. Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum

    Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan....
20. Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum

    Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah....
21. Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa

    Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah,....
22. Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

    Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah
23. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

    Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum
24. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

    Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
25. Jumlah Bangunan Gedung Negara

    Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah
26. Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah

    Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan....

Indikator Kegiatan

1. Panjang Jalan

   Panjang prasarana transportasi yang digunakan untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya)
2. Jumlah Jembatan

   Banyaknya jembatan dalam ruas jalan nasional.
3. Infrastruktur sistem penyediaan air minum

   Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah sistem yang mengurus proses penyediaan air minum untuk masyarakat.
4. Infrastruktur sistem Drainase perkotaan

   Sistem drainase perkotaan adalah infrastruktur yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air hujan dari perkotaan ke badan air terdekat. Sistem ini terdiri dari kumpulan saluran yang meliputi permukiman, industri, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya
5. Infrastruktur Kemantapan Jalan

   Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan....
6. Panjang Kanal Banjir

   Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki