Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Sarana Hubungan Industrial Kota Tegal

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3376.011

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEGAL

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. HANG TUAH NO. 25 TEGALSARI

Telepon:	0283351529
Faksimile:	000000
Email:	disnakerin.tegalkota@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Tegal

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Isnawati, S.H., M.M.
Jabatan:	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Alamat:	Jl. Hang Tuah No. 25 Tegalsari
Telepon:	0283351729
Faksimile:	-
Email:	disnakerin.tegalkota@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan ini untuk menyediakan layanan informasi data sektoral terkait Kompilasi Data Sarana Hubungan Industrial di Kota Tegal

Tujuan Kegiatan
- Tersedianya data sektoral Kompilasi Data Sarana Hubungan Industrial Kota Tegal yang dapat diakses dengan mudah. - Memberikan manfaat informasi data untuk OPD Pemerintah Kota Tegal yang membutuhkan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Lainnya : Validasi dari website WLKP Online

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan

   Hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
2. Lembaga Kerja Sama Tripartit

   Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.
3. Peraturan Perusahaan yang disahkan

   Peraturan Perusahaan yang proses pengesahannya dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan....
4. Lembaga Kerja Sama Bipartit

   Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
5. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

   Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh....

Indikator Kegiatan

1. Banyaknya perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan

   Banyaknya perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan.
2. Banyaknya perusahaan memiliki lembaga kerja sama tripartit

   Banyaknya perusahaan yang telah memiliki lembaga kerja sama tripartit.
3. Banyaknya perusahaan memiliki lembaga kerja sama bipartit

   Banyaknya perusahaan yang telah memiliki lembaga kerja sama bipartit.
4. Banyaknya serikat pekerja/serikat buruh

   Banyaknya serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk.
5. Banyaknya perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan

   Banyaknya perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan.