Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data dalam Rangka Perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3206.011

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Bupati Tasikmalaya Jl. Sukapura V

Telepon:	(0265) 543504
Faksimile:	(0265) 543505
Email:	bpkpd@tasikmalayakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ARIF YUANA HAKIM, S.E
Jabatan:	Sekretaris Badan
Alamat:	Komplek Perkantoran Bupati Tasikmalaya
Telepon:	(0265) 543504
Faksimile:	(0265) 543505
Email:	bpkpd@tasikmalayakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kewenangan Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sebagai penanggung jawab. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan, pembangunan daerah, perganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan dan diukur melalui 6 (enam) dimensi.

Tujuan Kegiatan
1) Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel setiap tahunnya; 2) Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

   Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dimaksud mencakup a) kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD; b) kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS; 3) kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD; 4) kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS dan 5) kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
2. Dimensi 5 Kondisi keuangan daerah

   Kemampuan finansial pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan mengeksekusi hak keuangannya secara efisien
3. Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

   Proses penentuan dan penempatan sumber daya keuangan (anggaran) untuk mendukung berbagai kegiatan dan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah
4. Dimensi 6 Opini BPK RI atas LKPD

   Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan didasarkan pada kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar....
5. Dimensi 3 Transparansi pengelolaan keuangan daerah

   Keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah kepada publik.
6. Dimensi 4 Penyerapan anggaran

   Proses realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBD, yaitu proses di mana anggaran yang telah direncanakan diimplementasikan dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.