Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tasikmalaya

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3278.009

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Ir. H. Djuanda, Panyingkiran, Kec. Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat (Komplek Perkantoran)

Telepon:	(0265)333818
Faksimile:	(0265)333818
Email:	disdukcapil@tasikmalayakota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	YANYAN GARYANA, S.IP
Jabatan:	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Alamat:	DUSUN CISALAM RT 006/002, PASIRPANJANG, MANONJAYA, KAB. TASIKMALAYA 46197
Telepon:	082126992436
Faksimile:	-
Email:	yanyan.garyana@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
    Penduduk merupakan sentral pembangunan, yang menjadi bagian penting dalam pembangunan. Karena penduduk sebagai pelaku/subjek pembangunan juga sasaran/objek seluruh kebijakan dan program pembangunan. Maka, analisis kependudukan sangat efisien dan efektif sebagai dasar perbaikan atau pengembangan kebijakan dan program pembangunan menuju keseimbangan antara penduduk, lingkungan, dan perkembangan sosial-budaya.        Terkait dengan hal tersebut di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.        Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, yang selanjutnya informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan (Pasal 49).        Selain hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam Database Kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan (Pasal 83). Pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti : pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal”. Hal tersebut yang mendasari pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan dan telah ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.        Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2025 menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dimaksud diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Tasikmalaya dan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Tujuan Kegiatan
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 bertujuan untuk menyajikan data dan memberikan informasi perkembangan kependudukan Kota Tasikmalaya Tahun 2024, agar dapat dimanfaatkan secara umum sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan, dan perencanaan tolak ukur kinerja pembangunan daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kepemilikan Akta Kelahiran

   Kepemilikan Data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. jumlah penduduk

   Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
3. Jumlah Kelahiran

   Jumlah Kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.
4. Kepemilikan KTP

   Kepemilikankartu Tanda Penduduk untuk seseorang yang berumur 17 tahun ke atas atau berumur kurang dari 17 tahun tetapi berstatus kawin, cerai hidup, ataupun cerai mati.
5. Jumlah Keluarga

   Jumlah Keluarga adalah jumlah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
6. Status Kepemilikan Akta Kelahiran

   Kepemilikan surat bukti otentik secara hukum tentang kelahiran seseorang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.
7. Jumlah kematian

   Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu

Indikator Kegiatan

1. Angka Perceraian Kasar

   Jumlah Perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada satu tahun tertentu
2. angka perceraian umum

   Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena risiko perceraian) pada suatu tahun tertentu
3. Rasio Kepadatan Penduduk

   Angka yang menyatakan banyaknya penduduk per kilometer persegi, dihitung dengan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.
4. Kepemilikan Akta Kelahiran

   Jumlah kepemilikan akta kelahiran dan persentase Kepemilikan akta kelahiran di Kota Tasikmalaya
5. Rasio Ketergantungan

   Perbandingan banyaknya penduduk yang bergantung secara ekonomi (usia 1—14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap banyaknya penduduk usia produktif (usia 15—64 tahun).
6. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

   Jumlah Perekaman KTP-el,Jumlah Pencetakan KTP-el, Persentase Perekaman KTP-el, dan Presentase Kepemilikan KTP-el di Kota Tasikmalaya
7. Rasio Jenis Kelamin

   Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan.
8. Proporsi Penduduk penyandang cacat

   Jumlah dan Proporsi penyandang cacat menurut jenis kelamin