Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Profil Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Transportasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3372.060

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JALAN MENTERI SEPENO NO. 7 SURAKARTA

Telepon:	0271717471
Faksimile:	-
Email:	dishub@surakarta.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. Mardiono Joko Setiawan
Jabatan:	Sekretaris Dinas Perhubungan
Alamat:	Jln. Menteri Supeno No 7, Manahan, Banjarsari, Surakarta
Telepon:	0271717470
Faksimile:	-
Email:	dishubpep@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyelenggaraan statistik di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Dalam undang-undang tersebut, Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Penyeleggaraan statistik dilaksanakan mengacu berdasarkan jenis statistik yang bertanggungjawab dalam pengumpulan data dengan melaksanakan kegiatan melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan penggunaan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangannya statistik dibedakan menjadi 3 jenis statistik yaitu statistik khusus, statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut ditujukan untuk penyediaan data sektoral sebagai kebutuhan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tuntutan data sektoral menjadi bahan dasar proses perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam penyediaannya statistik sektoral sangat bergantung pada partisipasi Perangkat Daerah, dalam menyediakan data statistik sektoral perlu membangun sinergitas antar Perangkat Daerah dan kemudian diintegrasikan dalam metadata statistik sectoral. Penyediaan data statistik sektoral ini juga untk mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data.Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan Satu Data telah menerbitkan Peraturan Peraturan Walikota Nomor 29.1 Tahu 2022 tentang Satu Data Kota Surakarta. Di dalam Perwal tersebut diamanatkan bagi seluruh perangkat daerah yang bertugas menghasilkan data untuk menyusun data sesuai kewenangan perangkat daerah dalam bentu profil perangkat daerah.Sebagai tindak lanjut dari hal tersbut, diterbitkan pula Surat Edaran Nomor K1-03/1978/2024 tentang pedoman penyusunan buku profil perangkat daerah dan kelurahan. Dengan dasar-dasar pertimbangan dan amanat tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Surakarta akan melaksanakan kegiatan penyusunan Profil Dinas Perhubungan

Tujuan Kegiatan
3.1.Tujuan dan manfaat kegiatan:Tujuan: menyediakan data dan informasi sesuai kewenangan Dinas Perhubungan Kota Surakartamanfaat: -Menggambarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan peraturan yang berlaku.-Menyediakan data capaian kinerja baik secara makro dan mikro Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi dan Validasi oleh Tim Penyusun Profil DInas Perhubungan

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Inovasi

   hasil permikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial
2. Rambu Lalu Lintas

   bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan
3. ASN

   profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
4. Trayek

   lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Rambu Lalu Lintas

   bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan
2. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.