Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ambon

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-24.8171.002

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Sultan Hairun No. 1 . Gedung Balai Kota Ambon, Blok D Lt. 2

Telepon:	0911353542 Ext 2211
Faksimile:	-
Email:	dinasperkimkotaambon2017@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Pemerintah Daerah Kota Ambon
Eselon 2:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Prelly Tentua
Jabatan:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Alamat:	Jl. Sultan Hairun No. 1 . Gedung Balai Kota Ambon, Blok D Lt. 2
Telepon:	085244927473
Faksimile:	-
Email:	dinasperkimkotaambon2017@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penanganan Kawasan Kumuh Merupakan Salah Satu Prioritas Nasional Yang Diamanatkan Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Berdasarkan Data Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015, Terdapat 38.431 Hektar Kawasan Kumuh Di Indonesia Yang Tersebar Di 390 Kabupaten/kota. Kawasan Kumuh Ditandai Dengan Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni, Tingginya Kepadatan Penduduk, Sulitnya Mengakses Air Bersih, Dan Kondisi Drainase Maupun Sanitasi Yang Tidak Layak. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh Adalah Permukiman Yang Tidak Layak Huni Karena Ketidakteraturan Bangunan, Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi, Dan Kualitas Bangunan Serta Sarana Dan Prasarana Yang Tidak Memenuhi Syarat. Menurut Wicaksono (2010), Permukiman Kumuh Dibagi Dalam 7 (tujuh) Tipologi Berdasarkan Wilayah, Yaitu (1) Permukiman Kumuh Di Koridor Pantai Dan Pesisir, (2) Permukiman Kumuh Di Sekitar Dan Dekat Pusat-pusat Kegiatan Sosial Ekonomi, (3) Permukiman Lama Kumuh Di Pusat Kota, (4) Permukiman Baru Kumuh Di Pinggiran Kota, (5) Permukiman Kumuh Di Daerah Pasang Surut, (6) Permukiman Kumuh Di Daerah Rawan Bencana, Dan (7) Permukiman Kumuh Di Bantaran Tepi Sungai. Kawasan Kumuh Erat Hubungannya Dengan Faktor Tingginya Kepadatan Penduduk, Fenomena Urbanisasi, Kemiskinan, Dan Rendahnya Daya Beli Masyarakat, Khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (mbr), Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Yang Layak Huni. Apabila Kawasan Kumuh Tidak Ditangani Dengan Baik Dapat Menyebabkan Kawasan Kumuh Semakin Meluas Yang Dapat Berdampak Pada Terjadinya Peningkatan Frekuensi Bencana Kebakaran Dan Banjir, Peningkatan Potensi Kerawanan Dan Konfilk Sosial, Penurunan Tingkat Kesehatan Masyarakat Dan Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Permukiman. Sebagaimana Amanat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Daerah Berkewajiban Memenuhi Kebutuhan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Tanpa Terkecuali Dan Menangani Permasalahan Kawasan Kumuh Di Daerahnya. Dalam Melaksanakan Tugasnya Diperlukan Adanya Arahan Yang Jelas Dalam Tahapan Dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh. Oleh Sebab Itu, Perlu Disusun Roadmap Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Pedoman Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Kawasan Kumuh Di Daerah.

Tujuan Kegiatan
1. Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru 2. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2025-01-01 s.d. 2025-01-31

Desain

2025-01-01 s.d. 2025-01-31

Pengumpulan Data

2025-02-01 s.d. 2025-09-30

Pengolahan Data

2025-10-01 s.d. 2025-10-31

Analisis

2025-10-01 s.d. 2025-10-31

Diseminasi Hasil

2025-10-01 s.d. 2025-10-31

Evaluasi

2025-10-01 s.d. 2025-10-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Kawasan	Kawasan	Suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya.	1 tahun terakhir
Kelurahan	Kelurahan	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 tahun terakhir
Kecamatan	Kecamatan	Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.	1 tahun terakhir
Kota	Kota	Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kota.	1 tahun terakhir
Provinsi	Provinsi	Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.	1 tahun terakhir
Luas SK	Luas SK	Besaran ukuran bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan sesuai dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah	1 tahun terakhir
Luas verifikasi	Luas verifikasi	Besaran ukuran bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan sesuai kondisi lapangan	1 tahun terakhir
Jumlah bangunan	Jumlah bangunan	Jumlah wujud fisik hasil jasa kontruksi.	1 tahun terakhir
Jumlah penduduk	Jumlah penduduk	Jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap	1 tahun terakhir
Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.	1 tahun terakhir
Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	Jumlah bangunan dengan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang: 1). tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau 2).tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	1 tahun terakhir
Luas kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	Luas kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	Luas kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yakni : 1). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau 2). Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.	1 tahun terakhir
Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Jumlah bangunan dengan kondisi bangunan tidak memenuhi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung	1 tahun terakhir
Panjang jalan ideal	Panjang jalan ideal	Panjang jalan sesuai peraturan Kementerian PUPR	1 tahun terakhir
Panjang jalan eksisting	Panjang jalan eksisting	Panjang jalan kondisi lapangan	1 tahun terakhir
Panjang jalan dengan permukaan rusak	Panjang jalan dengan permukaan rusak	Panjang jalan yang memiliki kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk	1 tahun terakhir
Jumlah KK tidak terakses air minum aman	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	Jumlah KK dengan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 tahun terakhir
Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Jumlah KK dengan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.	1 tahun terakhir
Luas kawasan yang terkena genangan	Luas kawasan yang terkena genangan	Luas kawasan dengan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.	1 tahun terakhir
Panjang drainase ideal	Panjang drainase ideal	Panjang drainase sesuai peraturan Kementerian PUPR	1 tahun terakhir
Panjang saluran drainase eksisting	Panjang saluran drainase eksisting	Panjang saluran drainase sesuai kondisi lapangan	1 tahun terakhir
Panjang saluran akses ke sistem kota	Panjang saluran akses ke sistem kota	Panjang jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya	1 tahun terakhir
Panjang saluran drainase tidak terpelihara	Panjang saluran drainase tidak terpelihara	Panjang saluran drainase dengan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan	1 tahun terakhir
Panjang saluran drainase rusak	Panjang saluran drainase rusak	Panjang saluran drainase dengan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan	1 tahun terakhir
Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	1 tahun terakhir
Jumlah KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Jumlah KK dengan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	1 tahun terakhir
Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	Jumlah KK dengan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memadai yang meliputi tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; Sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	1 tahun terakhir
Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan yakni pewadahan dan pemilahan domestik, pengumpulan sampah lingkungan, pengangkutan sampah lingkungan, dan pengolahan sampah lingkungan	1 tahun terakhir
Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan dengan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan, jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.	1 tahun terakhir
Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan dimana tidak tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai dengan kebutuhan	1 tahun terakhir

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
MALUKU	KOTA AMBON

Metode Pengumpulan Data
Wawancara, Mengisi Kuesioner Sendiri, Pengamatan

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Rumah Tangga, Lainnya : Satuan Lingkungan Setempat (Rukun Tetangga)

Desain Sampel

Jenis Rancangan Sampel
MULTI_STAGE_ATAU_PHASE

Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_PROBABILITAS

Metode yang Digunakan
STRATIFIED_RANDOM_SAMPLING

Kerangka Sampel Tahap Terakhir
LIST_FRAME

Fraksi Sampel Keseluruhan
-

Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama
-

Unit Sampel
Rumah Tangga Dan Satuan Lingkungan Setempat (Rukun Tetangga)

Unit Observasi
Rumah Tangga Dan Satuan Lingkungan Setempat (Rukun Tetangga)

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 7

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Rumah Tangga, Lainnya : Satuan Lingkungan Setempat (Rukun Tetangga)

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.