Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Tingkat Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang.

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-25.3603.004

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.KH. Somawinata No.1 Kel.Kadu Agung Kec.Tigaraksa Kab.Tangerang

Telepon:	(021) 5994156
Faksimile:	(021) 599420
Email:	kabtangerangbappeda@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dra. Upit Kurniasih, M.Si.
Jabatan:	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Alamat:	Jalan H. Somawinata Blok D No 1, Tigaraksa, Tangerang, Banten
Telepon:	081310345666
Faksimile:	-
Email:	kurniasihupit@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama dapat dinilai dengan melihat indikator kerukunan yang paling mendasar, yang dapat ditingkatkan di tingkat nasional maupun wilayah, atau paling tidak, sejauh mana permasalahan yang muncul di sekitar indikator dasar tersebut dapat teratasi atau diminimalkan (Sujati, 2020). Namun persoalannya adalah capaian pembangunan kerukunan sangat bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, dimana beberapa aspek kerukunan tertentu di suatu wilayah berhasil diwujudkan, sementara beberapa aspek lain mengalami hambatan di wilayah lainnya (Pramono, 2017). Oleh karena itu, penting untuk memiliki tolak ukur keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama berdasarkan capaian nasional yang terstandarisasi (Mulia & Sari, 2019). Dewasa ini, persoalan mengenai capaian pembangunan kerukunan umat beragama telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat (Arifin, 2018). Berbagai hasil penilaian capaian tentang kerukunan (atau dengan istilah/sebutan yang lain) telah dibuat, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran karena dilakukan berdasarkan tujuan, teknis, dan standar yang berbeda-beda (Zulkarnain, 2019). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang, sebagai instansi pemerintah yang bertugas salah satunya di bidang agama, perlu menetapkan ukuran standar indeks kerukunan umat beragama yang disusun secara komprehensif dengan mengikuti standar nasional (Yulianto, 2018). Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Survei ini penting untuk memahami tingkat hubungan, interaksi, serta kedekatan antarumat beragama di Kabupaten Tangerang. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mengambil konsep dasar kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Indeks kerukunan yang akan dibentuk berdasarkan tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima dan menghormati perbedaan, yang menjadi elemen penting dalam masyarakat multikultural (Firdaus, 2020). Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi dan memberi kesempatan yang sama, tanpa mengedepankan superioritas, sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif dalam bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati serta simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Mulia & Sari, 2019). Toleransi, meskipun penting, hanyalah langkah awal; agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan yang kemudian diterjemahkan dalam tindakan nyata berupa kerjasama dalam masyarakat majemuk (Pramono, 2017). Berdasarkan kajian pengalaman bangsa dalam membangun kerukunan, tampak bahwa arah dan sasaran kebijakan sering ditetapkan secara sporadis dan belum berdasarkan blueprint yang kuat (Zulkarnain, 2019). Program kerukunan umat beragama umumnya diarahkan pada kegiatan yang kurang mempertimbangkan tahapan dan skala prioritas kebutuhan nasional maupun daerah secara spesifik (Arifin, 2018). Kegiatan kerukunan biasanya dilakukan di sekitar: (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama, (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan, (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan media, dan (4) pengembangan wawasan serta penguatan kesadaran kerukunan umat beragama (Sujati, 2020). Kegiatan-kegiatan ini seringkali dilakukan tanpa peta masalah kerukunan yang jelas di masing-masing wilayah, sehingga beberapa daerah mengalami hambatan dalam keberhasilan pembangunan kerukunan. Akibatnya, problematika kerukunan senantiasa mengintai dan dapat merusak stabilitas pembangunan bangsa (Mulia & Sari, 2019). Tidak jarang, suatu daerah yang dianggap cukup baik kerukunannya, tiba-tiba muncul konflik besar yang mengguncang. Dengan dibuatnya indeks kerukunan melalui pedoman yang jelas, daerah yang memperoleh hasil indeks tinggi dapat diberi apresiasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kerukunan umat beragama di wilayahnya. Sebaliknya, daerah dengan perolehan indeks rendah dapat menggunakan hasil indeks tersebut untuk memperbaiki kekurangan secara terarah (Firdaus, 2020). Di samping itu, penting untuk melihat pencapaian pembangunan kerukunan secara nasional, dengan memperhatikan kontribusi masing-masing wilayah dalam capaian tingkat kerukunan tersebut (Zulkarnain, 2019). Kabupaten Tangerang dikenal sebagai wilayah yang memiliki keragaman etnis dan agama. Masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan memeluk keyakinan agama yang berbeda dapat menjadi pemicu kebutuhan akan penilaian dan pemahaman lebih mendalam terkait kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan pembangunan daerah. Untuk menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, penting untuk memahami sejauh mana kerukunan umat beragama terwujud dan dapat dijaga di Kabupaten Tangerang. Dalam konteks global, fenomena polarisasi dan konflik antaragama telah menjadi perhatian serius (Mulia & Sari, 2019). Survei di tingkat lokal seperti Kabupaten Tangerang dapat memberikan wawasan konkret mengenai tantangan dan potensi solusi yang sesuai dengan konteks setempat. Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memiliki data yang akurat dan komprehensif mengenai tingkat kerukunan umat beragama di wilayahnya. Survei ini dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan memerlukan lingkungan yang stabil dan harmonis. Kerukunan umat beragama menjadi landasan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan (Pramono, 2017).

Tujuan Kegiatan
1. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Tangerang; 2. Menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam rangka membangun iklim/kondisi kerukunan umat beragama yang lebih kondusif; dan 3. Menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati kerukunan dan sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 27

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.