Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jembrana

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jembrana

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Surapati No. 1 , Dauhwaru, Jembrana

Telepon:	036541210
Faksimile:	036541210
Email:	pmd@jembranakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
Eselon 2:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Luh Kadek Ayu Oni Mahendri, SKM, M.Kes.
Jabatan:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
Alamat:	Jl. Surapati No.1, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana
Telepon:	0365 41006
Faksimile:	-
Email:	dinaspmdkabjembrana@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
1. Sebagai Sumber informasi yang memuat tentang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana 2. Tersedianya data yang valid sebagai acuan dalam membuat perencanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat pada tahun-tahun mendatang. 3. Memudahkan dalam penetapan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan Kegiatan
Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan yang perlu terus dilakukan penguatan baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, manajemen maupun administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik taat asas, transparan, akuntabel, partisipatif, efisien dan efektif

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Pasar Desa

   Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa
2. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

   Pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah
3. Jumlah Kelompok Pelaksana Teknologi Tepat Guna

   Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu menyelesaikan masalah, ramah lingkungan, mudah digunakan dan dipelihara, serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan
4. Jumlah Pejabat Struktural

   Jabatan yang bersifat hierarkis yang ada dalam struktur organisasi suatu lembaga atau instansi dan ditetapkan berdasarkan tanggung jawab yang spesifik
5. Jumlah Aset Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

   Seluruh kekayaan yang dimiliki LPD baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh LPD untuk menjalankan kegiatannya
6. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

   Pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah menurut pangkat dan golongan
7. Jumlah Pegawai Kontrak

   Pekerja yang terikat perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan berdasarkan jangka waktu tertentu
8. Jumlah Posyandu Menurut Klasfikasinya

   Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dibantu petugas kesehatan
9. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

   Pendapatan LPD yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan. dan kewajiban Iainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
10. Jumlah Desa menurut Ketertiban Administrasi

    "Kelengkapan dan kerapian dokumen administratif desa yang sesuai dengan permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa dan sesuai dengan permendagri Nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi kelurahan "
11. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

    Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat sosial dan berpartisipatif merupakan wahana kerjasama masyarakat dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan Desa maupun Kelurahan, yang pembentukannya sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku
12. Daftar Penghargaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

    Capaian prestasi desa/kelurahan pada lomba desa tingkat provinsi
13. Jumlah Pelaksana

    Jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas administratif atau teknis yang mendukung jalannya pemerintahan
14. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

    Badan hukum yang didirikan oleh suatu desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa tersebut
15. Jumlah Pejabat Fungsional

    Jabatan yang bertugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan sesuai bidang masing-masing
16. Nilai Bagi Hasil Pajak Daerah yang Disalurkan ke Desa

    Dana pajak yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah (APBD) yang kemudian dialokasikan ke desa (APBDes)
17. Nilai Alokasi Dana Desa (ADD) yang Disalurkan ke Desa

    Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehabis dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dialokasikan ke desa (APBDes)
18. Nilai Bagi Hasil Retribusi (BHR) Daerah yang Disalurkan ke Desa

    Dana retribusi yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah (APBD) yang kemudian dialokasikan ke desa (APBDes)
19. Jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Menurut Klasfikasinya

    Lembaga keuangan mikro milik Desa Adat yang beroperasi khusus di wilayah Bali
20. Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)

    Badan hukum yang didirikan oleh beberapa desa secara bersama-sama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa tersebut
21. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

    Lembaga legislatif di tingkat desa yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas pemerintah dan pembangunan di desa
22. Jumlah Modal Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

    Modal yang berasal dari internal/eksternal LPD dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha LPD
23. Daftar Pembinaan Aset Desa

    "Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah"
24. Daftar Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

    Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan
25. Nama Pasar Desa

    Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa

Indikator Kegiatan

1. Jumlah BUMDesa

   Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)
2. Persentase desa yang memiliki Bumdes

   Keberadaan BUMDesa untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Adanya BUMDesa yang dimiliki oleh desa adalah contoh nyata bagaimana kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal
3. Jumlah BUMDesma

   Badan Hukum yang didirikan oleh desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa)
4. Jumlah BUMDes

   Jumlah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
5. Pertumbuhan Keuntungan BUMDES

   Persentase pertumbuhan keuntungan yang diporeh oleh BUMDES dari hasil usahanya.