Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Hasil Data Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Karangsari

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3572.063

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln Merdeka 105 Blitar

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	tapem@blitarkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Jito, S.Sos,M.AP
Jabatan:	Camat Sukorejo
Alamat:	Jl. Jati gg.I No. 123 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo
Telepon:	0342801371
Faksimile:	-
Email:	kec-sukorejo@blitarkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Manusia adalah makhluk sosial. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan tetap membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. di dalam proses saling membutuhkan yang terjadi dalam berbagai aspek, terjadilah interaksi antar manusia yang melahirkan peran antara palayan dan orang yang dilayani. Pelayan adalah orang yang bertindak sebagai pemberi kebutuhan bagi manusia lainnya. Sedangkan orang yang dilayani adalah manusia yang membutuhkan bantuan dari manusia lainnya.Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).  Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.Pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Pemerintah ada bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lahirnya otonomi daerah telah membuat perubahan yang besar terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga perubahan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu komponen dari otonomi daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governmance) yang merupakan salah isu yang sangat mengemuka. Untuk mendukung pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, maka melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik.Adapan komponen-komponen yang menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat tercantum dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang didalamnya berisi tentang standar pelayanan sekurang – kurangnya meliputi :1) Dasar Hukum; 2) Persyaratan; 3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 4) Jangka Waktu Penyelesaian; 5) Biaya/Tarif; 6) Produk Pelayanan; 7) Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi Pelaksana; 9) Pengawasan Internal, dll.Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.Walaupun pemerintah telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan memperbaiki sistem pelayanan sesuai dengan saran dari masyarakat,  tetap saja dijumpai keluhan dari masyarakat yang semakin kritis dan peduli tentang kemajuan sistem pelayanan. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa kualitas pelayanan birokrasi kita banyak mengalami persoalan-persoalan. Di samping karena faktor-faktor struktural dan kultural para pelaku birokrasi, salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah kurangnya standar operasional prosedur yang dibuat untuk masing-masing unit pelayanan yang sesuai dengan harapan para penerima layanan. Kurangnya standar operasional prosedur yang sesuai dengan harapan masyarakat disebabkan, karena tiap-tiap unit pelayanan tidak memiliki informasi yang lengkap tentang harapan, keinginan dan kepuasan para pelanggan yang dilayaninya.  

Tujuan Kegiatan
Untuk melakukan analisa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar menurut jenis layanan dan mendapatkan rekomendasi guna perbaikan layanan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan isian jawaban hasil dowload dari e-sukma

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan terhadap biaya pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Tingkat kepuasan terhadap produk pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap produk layanan yang diterima. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan janji yang diberikan.
3. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.
4. Tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan. Tata cara pelaksanaan yang bersih, rapi dan teratur sehingg dapat memberikan rasa nyaman pada pengguna layanan.
5. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
6. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
7. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
8. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
9. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   data informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.