Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telepon:	(0274)773010
Faksimile:	(0274)773010
Email:	hukumkulonprogo@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Alamat:	Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo
Telepon:	0274773010
Faksimile:	(0274)773010
Email:	hukumkulonprogo@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka pemenuhan kompilasi terhadap data sektoral dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Agar produk hukum dapat terdokumentasi dengan baik.

Tujuan Kegiatan
Bertujuan untuk melakukan kompilasi terhadap data sektoral dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang menjadi kebutuhan data Kabupaten Kulon Progo yang dipenuhi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Melakukan pengecekan ulang dokumen produk hukum yang masuk

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Lokasi

   instansi tempat fisik peraturan disimpan, yang dikodekan dengan singkatan instansi.
2. Urusan Pemerintahan

   kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
3. Tanggal Penetapan/ Pengundangan

   tanggal ditetapkan / diundangkan suatu peraturan, biasanya tercantum pada bagian penutup peraturan.
4. Bahasa

   bahasa yang digunakan oleh dokumen.
5. Tipe Dokumen

   tipe dokumen yang diolah.
6. Singkatan Jenis

   singkatan dari jenis peraturan yang sedang diolah.
7. Penandatanganan

   orang yang mengesahkan suatu peraturan
8. Judul

   judul peraturan atau materi yang diatur dalam suatu peraturan.
9. Bidang Hukum

   bidang hukum dari topik yang dibahas dalam suatu artikel didalam majalah hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan

    Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Subjek

    pengindeksan suatu peraturan untuk mengidentifikasin suatu peraturan.
12. Peraturan Terkait dan Dokumen Terkait

    peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan koleksi.
13. Status

    sebuah informasi yang berisikan suatu peraturan telah dicabut atau pernah diubah.
14. Dokumen Hukum

    Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan....
15. Sumber

    sumber peraturan yang berfungsi sebagai alamat peraturan di dalam rak koleksi.
16. Tempat Penetapan/ Pengundangan

    tempat ditetapkannya peraturan tersebut, biasanya tercantum pada bagian penutup peraturan.
17. Tahun

    tahun ditetapkan / diundangkan suatu peraturan.
18. Lampiran

    file yang berkaitan dengan koleksi atau file multimedia dari data bibliografi yang bersangkutan berupa file pdf.
19. Nomor

    kombinasi nomor dan kode yang dipakai untuk membedakan suatu peraturan dari peraturan sejenis.
20. Tajuk Entri Utama Badan

    lembaga yang bertanggung jawab atas isi suatu peraturan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Produk Hukum Daerah Berdasarkan Jenis Dokumen Hukum

   Banyaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang diundangkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam satu tahun.