Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi NTB

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Lingkungan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.5200.009

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Majapahit No. 54 Mataram-NTB, 83126

Telepon:	(0370) 633071
Faksimile:	(0370) 633961
Email:	dislhk@ntbprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	H. Lalu Muh. Faozal, S.sos., M.si.
Eselon 2:	Ir. Ahmadi SP1

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Samsyiah Samad S.Hut., M.Si
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Jalan Majapahit No. 54
Telepon:	081238227663
Faksimile:	(0370) 633961
Email:	dlhkprovinsintb@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Rehabilitasi Hutan dan Lahan diprioritaskan pada lahan kritis melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan (Reboisasi) dan Rehabilitasi Lahan (Penghijauan). Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar Kawasan Hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Derah Aliran Sungai (DAS). Data Lahan Kritis di Provinsi NTB berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 adalah seluas 490.314 hektar. Luas lahan kritis ini menjadi acuan pelaksanaan RHL di Provinsi NTB yang disusun berdasarkan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL DAS). Sehingga data RHL menjadi indikator capaian penanganan Lahan Kritis di Provinsi NTB.Regulasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Tujuan Kegiatan
- Untuk mengetahui luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan- Untuk mengetahui luas Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan- Untuk mengetahui luas Rehabilitasi Hutan / Reboisasi - Untuk mengetahui luas Rehabilitasi Lahan / Penghijauan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Luas Rehabilitasi Lahan (Penghijauan)

   Kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan diluar kawasan hutan dengan luasan tertentu untuk mengembalikan fungsi lahan.
2. Luas lahan kritis di luar kawasan hutan

   Lahan dengan luasan tertentu yang berada di luar Kawasan Hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Luas Rehabilitasi Hutan (Reboisasi)

   Upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan dengan luasan tertentu, untuk mengembalikan fungsi hutan.
4. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan

   Lahan dengan luasan tertentu yang berada di dalam Kawasan Hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS).

Indikator Kegiatan

1. Persentase Luas Lahan yang tertangani

   Semakin tinggi persentase, semakin baik keberhasilan penanganan lahan kritis.
2. Persentase Luas Kawasan Hutan yang tertangani

   Semakin tinggi persentase, semakin baik keberhasilan penanganan dan rehabilitasi kawasan hutan.