Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Pemuda No.148 Komplek Balaikota Semarang Gedung C

Telepon:	08001616162
Faksimile:	024 - 3548920
Email:	bapendakotasemarang@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Jabatan:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Alamat:	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon:	08001616162
Faksimile:	024 - 3548920
Email:	bapenda@semarangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Menyediakan data / informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan dalam rangka pembayaran pajak dan retribusi Kota Semarang

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data dan Informasi mengenai pajak dan retribusi Kota Semarang

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

   Keberatan pajak adalah cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan terkait perpajakan antara wajib pajak dengan aparat pajak (fiskus) maupun pihak ketiga atas pemotongan atau pemungutan pajak dan menjadi hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
2. Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

   Pengendalian dan pengawasan pajak diatur dalam undang-undang
3. Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

   Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti

   Keberatan pajak adalah cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan terkait perpajakan antara wajib pajak dengan aparat pajak (fiskus) maupun pihak ketiga atas pemotongan atau pemungutan pajak dan menjadi hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
5. Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah

   serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan
6. Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.

   piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
7. Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

   Kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
8. Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

   Pelayanan yang diberikan untuk umum mengenai Pajak Daerah
9. Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya

   NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh melalui transaksi jual beli.
10. Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

    Laporan mengenai jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
11. Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

    Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah
12. Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

    Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak.
13. Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

    Dokumen atas keputusan besarnya jumlah pajak yang terutang
14. Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

    Laporan yang disusun sebagai pertaggung jawaban atas pengelolaan Pajak Daerah
15. Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

    Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah
16. Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti

    Laporan mengenai permasalahan perpajakan dan retribusi yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti

Indikator Kegiatan

1. Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

   Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah