Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Penegakan Perda/Perkada Kab/Kota Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jagir Wonokromo No.352, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60239

Telepon:	(031) 8412159
Faksimile:	-
Email:	jks.satpolpp@jatimprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Eselon 2:	Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
Jabatan:	Kepala Bidang Penegakan Perda
Alamat:	Jl. Jagir Wonokromo No. 352, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur
Telepon:	08113516499
Faksimile:	-
Email:	jatim.polpp@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya dalam penegakan Peraturan Daerah. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk penyelenggaraan penegakan Perda/Perkada, diperlukan pendataan secara up to date untuk menilai kinerja Satpol PP terutama pada bidang Gakda sekaligus menjadi acuan dalam memprediksi anggaran bidang Gakda Satpol PP Jawa Timur pada periode berikutnya.

Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui data terbaru mengenai pelaporan data kegiatan penegakan Perda/Perkada Satpol PP di Jawa Timur

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

1. JUMLAH PELANGGAR PERDA ATAU PERKADA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

   TOTAL DARI JUMLAH PELANGGAR PERDA/PERKADA MENURUT JENIS KELAMIN YAITU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.
2. JUMLAH KADER PENEGAK PERDA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

   TOTAL DARI JUMLAH KADER PENEGAK PERDA MENURUT JENIS KELAMIN YAITU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.
3. JUMLAH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BERDASARKAN HUKUM YANG DITEGAKKAN

   TOTAL DARI JUMLAH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BERDASARKAN 2 JENIS HUKUM YANG DITEGAKKAN YAITU UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH.
4. JUMLAH TINDAK LANJUT PENANGANAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN JENIS TINDAKAN

   TOTAL DARI JUMLAH TINDAK LANJUT PENANGANAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN 4 JENIS TINDAKAN YAITU PERINGATAN, PENUTUPAN ATAU PENYEGELAN, PENCABUTAN IJIN, SERTA LAINNYA.
5. JUMLAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG DIMILIKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2011

   TOTAL DARI JUMLAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG DIMILIKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2011.
6. JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN

   TOTAL DARI JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN 14 JENIS PELANGGARAN YAITU BANGUNAN LIAR, PEDAGANG KAKI LIMA, REKLAMASI, PENCEMARAN LIMBAH, BAHAN GALIAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN (GALIAN C), IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IJIN GANGGUAN (HO), REKLAME, MINUMAN BERALKOHOL, MAMIN KADALUARSA, PMKS....