Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Produk Hukum Kota Surabaya

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3578.033

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya

Telepon:	0315345689
Faksimile:	0315345689
Email:	umum@surabaya.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	LILIK ARIJANTO, ST, MT
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dr. SIDHARTA PRADITYA REVIENDA PUTRA, SH., MH
Jabatan:	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
Alamat:	Jl Taman Surya No. 1 Surabaya
Telepon:	0315312144
Faksimile:	0315312144
Email:	hukumdankerjasama@surabaya.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
3.1. Latar Belakang Kegiatan: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional merupakan pedoman dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bergerak sebagai pelopor terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. JDIH Kota Surabaya sebagai anggota JDIHN turut berpartisipasi dalam peningkatan aksesibilitas informasi hukum terkait peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Surabaya sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses peraturan yang tersedia di Kota Surabaya hingga saat ini.

Tujuan Kegiatan
Memudahkan penyebaran informasi terkait perundang-undangan di Kota Surabaya Menyediakan akses terhadap informasi hukum

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Melakukan monev secara kontinyu

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Penyimpanan

   Lokasi fisik atau digital tempat produk hukum tersebut disimpan dan dapat diakses.
2. Tahun Penetapan

   Tahun di mana produk hukum tersebut disahkan dan mulai berlaku.
3. Bahasa Produk Hukum

   Bahasa yang digunakan pada produk hukum. Biasanya dibuat dengan bahasa Indonesia.
4. Judul

   Judul resmi yang digunakan untuk mengidentifikasi produk hukum secara spesifik dan lengkap.
5. Subjek Produk Hukum

   Informasi mengenai isi atau materi yang diatur dalam suatu produk hukum.
6. Pihak Pengusul Produk Hukum

   Perangkat Daerah atau unit kerja yang pertama kali mengusulkan atau menginisiasi pembentukan produk hukum tersebut.
7. Nomor

   Nomor resmi yang diberikan pada produk hukum saat ditetapkan.
8. Status Produk Hukum

   Keadaan produk hukum apakah masih berlaku, sudah dicabut, atau diganti dengan produk hukum yang baru.
9. Tanggal Penetapan

   Tanggal resmi produk hukum tersebut disahkan oleh pejabat berwenang.
10. Tanggal Entri Ubah

    Tanggal Entri Ubah (TEU) pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
11. Singkatan

    Bentuk pendek dari jenis produk hukum yang sering digunakan untuk memudahkan penyebutan atau identifikasi.
12. Tanggal Pengundangan

    Tanggal resmi produk hukum diumumkan atau diundangkan agar diketahui oleh publik.
13. Penandatangan Produk Hukum

    Nama pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan produk hukum tersebut.
14. Produk Hukum

    Kategori produk hukum berdasarkan urutan kedudukan dan kekuatan hukumnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Urutan ini menentukan mana peraturan yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, serta bagaimana peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan yang lebih....

Indikator Kegiatan

1. Banyaknya produk hukum di Kota Surabaya

   Jumlah produk hukum (Perda, Perwali, Keputusan Walikota, dll.) yang berhasil dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam database kompilasi selama periode waktu yang ditentukan.