Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI DATA KONDISI KEBENCANAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Soekarno Hatta No.17, Kalikabong, Karangmanyar, Kec. Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Telepon:	(0281) 896455
Faksimile:	(0281) 896455
Email:	bpbd@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Alamat:	Jl. Soekarno Hatta No 20 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga
Telepon:	0281896455
Faksimile:	-
Email:	bpbdpurbalinggakab@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kabupaten Purbalingga, sebagai sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik geografis dan iklim yang membuatnya rentan terhadap berbagai risiko bencana alam. Keberagaman jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga gempa bumi, mengidentifikasi Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang memerlukan perhatian serius dalam upaya penanggulangan bencana. Berdasarkan data historis, Kabupaten Purbalingga secara periodik mengalami bencana yang menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana menuntut respons yang cepat dan efektif dari pihak terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepolisian, pemadam kebakaran, lembaga kesehatan, dan sektor terkait lainnya. Dalam konteks ini, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi kebencanaan di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, proyek kompilasi data ini diinisiasi untuk menghimpun informasi terkini mengenai kejadian bencana, sistem peringatan dini, respons instansi terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penanggulangan. Kondisi kebencanaan di Kabupaten Purbalingga berkaitan erat dengan beberapa peraturan yang telah ditetapkan.. Langkah ini sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan perencanaan dan pengelolaan data bencana. Selain itu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi landasan penting untuk pemahaman kondisi alam di daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan dan pengelolaan kebencanaan secara menyeluruh di Kabupaten Purbalingga. Integrasi dan implementasi peraturan ini diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana dan mitigasi risiko di wilayah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, kebutuhan akan pemetaan daerah rawan bencana juga menjadi penting guna merancang rencana mitigasi yang lebih tepat sasaran. Data dan analisis yang akurat akan memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dalam rangka meminimalkan risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kebencanaan di Kabupaten Purbalingga, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan. Proyek kompilasi data ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan instansi terkait, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Tujuan Kegiatan
1. Mengidentifikasi Jenis Bencana yang sering terjadi 2. Evaluasi Dampak Bencana Terhadap Masyarakat dan Infrastruktur 3. Pemetaan Daerah Rawan Bencana 4. Peningkatan Kesiapsiagaan Instansi dan Masyarakat 5. Membangun Database Kebencanaan yang terintegrasi 6. Diseminasi Hasil Kompilasi secara efektif

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 21

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kerugian Akibat Bencana

   Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kekeringan
2. Pengungsi Akibat Bencana

   Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
3. Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

   Peralatan dan logistik yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana
4. Sistem Peringatan Dini

   Sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana

   Jumlah Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
2. Jumlah Sistem Peringatan Dini

   Sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang
3. Jumlah Kerugian Akibat Bencana

   Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kekeringan
4. Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

   Jumlah Peralatan dan logistik yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana