Detail Metadata Kegiatan Statistik
KOMPILASI DATA KONDISI KEBENCANAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKOMPILASI DATA KONDISI KEBENCANAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Soekarno Hatta No.17, Kalikabong, Karangmanyar, Kec. Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
| Telepon: | (0281) 896455 |
| Faksimile: | (0281) 896455 |
| Email: | bpbd@purbalinggakab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | - |
| Jabatan: | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik |
| Alamat: | Jl. Soekarno Hatta No 20 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga |
| Telepon: | 0281896455 |
| Faksimile: | - |
| Email: | bpbdpurbalinggakab@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKabupaten Purbalingga, sebagai sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik geografis dan iklim yang membuatnya rentan terhadap berbagai risiko bencana alam. Keberagaman jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga gempa bumi, mengidentifikasi Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang memerlukan perhatian serius dalam upaya penanggulangan bencana. Berdasarkan data historis, Kabupaten Purbalingga secara periodik mengalami bencana yang menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana menuntut respons yang cepat dan efektif dari pihak terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepolisian, pemadam kebakaran, lembaga kesehatan, dan sektor terkait lainnya. Dalam konteks ini, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi kebencanaan di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, proyek kompilasi data ini diinisiasi untuk menghimpun informasi terkini mengenai kejadian bencana, sistem peringatan dini, respons instansi terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penanggulangan. Kondisi kebencanaan di Kabupaten Purbalingga berkaitan erat dengan beberapa peraturan yang telah ditetapkan.. Langkah ini sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan perencanaan dan pengelolaan data bencana. Selain itu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi landasan penting untuk pemahaman kondisi alam di daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan dan pengelolaan kebencanaan secara menyeluruh di Kabupaten Purbalingga. Integrasi dan implementasi peraturan ini diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana dan mitigasi risiko di wilayah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, kebutuhan akan pemetaan daerah rawan bencana juga menjadi penting guna merancang rencana mitigasi yang lebih tepat sasaran. Data dan analisis yang akurat akan memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dalam rangka meminimalkan risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kebencanaan di Kabupaten Purbalingga, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan. Proyek kompilasi data ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan instansi terkait, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Tujuan Kegiatan
1. Mengidentifikasi Jenis Bencana yang sering terjadi 2. Evaluasi Dampak Bencana Terhadap Masyarakat dan Infrastruktur 3. Pemetaan Daerah Rawan Bencana 4. Peningkatan Kesiapsiagaan Instansi dan Masyarakat 5. Membangun Database Kebencanaan yang terintegrasi 6. Diseminasi Hasil Kompilasi secara efektif
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-11-01 s.d. 2023-12-31
Desain
2023-12-01 s.d. 2023-12-31
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Analisis
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Diseminasi Hasil
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Evaluasi
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Sistem Peringatan Dini | Sistem Peringatan Dini | Sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang | 31 Desember 2024 |
| Kawasan Rawan Bencana | Kawasan Rawan Bencana | Kawasan rawan bencana adalah wilayah atau daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami berbagai jenis bencana alam atau antropogenik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk geologi, topografi, iklim, dan aktivitas manusia | 31 Desember 2024 |
| Pengungsi Akibat Bencana | Pengungsi Akibat Bencana | Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. | 31 Desember 2024 |
| Kerugian Akibat Bencana | Kerugian Akibat Bencana | Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kekeringan | 31 Desember 2024 |
| Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana | Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana | Peralatan dan logistik yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana | 31 Desember 2024 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TENGAH | PURBALINGGA |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAPI, Mail
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 21
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-01-31;
Digital (softcopy): 2025-01-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kekeringan
-
Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
-
Peralatan dan logistik yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana
-
Sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang
Indikator Kegiatan
-
Jumlah Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
-
Sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang
-
Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kekeringan
-
Jumlah Peralatan dan logistik yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana