Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jend. Sudirman No. 54, Lubuk Sikaping

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	sosialsosial54@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas (Dedi, S.P., M.M)

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Fitria Handayani
Jabatan:	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Alamat:	Jalan Jenderal Sudirman No. 54 Lubuk Sikaping
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	sosialsosial54@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Beragamnya permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketunaan sosial, disabilitas, dan bencana sosial membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi. Banyaknya program sosial yang dijalankan oleh berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah perlu dikompilasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Keberadaan berbagai Undang-Undang seperti UU No. 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga telah mengakomodir kehadiran Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani isu-isu strategis yang berkaitan dengan urusan sosial yang ada. Peraturan Bupati Pasaman No. 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial menjadi dasar bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman mempunyai tekad yang kuat dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Pasaman merupakan salah satu perangkat daerah yang mengurusi urusan sosial seperti masalah Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Bencana Banjir, Kebakaran, dan lain-lain. Seringkali dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala seperti minimnya data-data yang berkaitan dengan program dan kegiatan sosial yang ada sehingga berdampak pada output dari program dan kegiatan yang dimiliki. Salah satu acuan dalam memberikan suatu program-program sosial, baik yang turun langsung dari Pusat maupun Provinsi serta Kabupaten adalah dengan adanya data-data yang akurat dan sesuai dengan kriteria serta persyaratan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan salah satu langkah dalam mengatasi hal tersebut dengan menyusun dan mengumpulkan data-data terkait dengan program sosial, bantuan, kesejahteraan masyarakat, dan layanan sosial lainnya melalui Kompilasi Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Dengan adanya Kompilasi Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara akurat sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, kompilasi data ini dapat membantu pemerintah untuk menganalisis tren kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu guna menilai keberhasilan program yang telah dijalankan sehingga pemerintah dapat mengembangkan kebijakan sosial yang adaptif terhadap kondisi masyarakat setempat. Dengan kata lain, kompilasi data ini menjadi fondasi penting dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif

Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan dalam pembuatan publikasi Kompilasi Produk Administrasi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagai berikut: 1. Menyediakan Informasi Resmi dan Akurat Publikasi ini berfungsi sebagai sumber informasi terpercaya mengenai program sosial yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman serta menghindari kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak akurat terkait kebijakan sosial. 2. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana sosial digunakan dan siapa saja yang menerima manfaatnya, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terkait program sosial yang dijalankan. 3. Dokumentasi dan Arsip Kegiatan Dinas Sosial Mengarsipkan program, kebijakan, dan capaian yang telah dilakukan agar dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang. Selain itu, kompilasi ini dapat memudahkan evaluasi program berdasarkan data dan informasi yang telah dikompilasi. 4. Mempermudah Koordinasi Antar Instansi Menjadi acuan bagi instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan pihak terkait dalam merencanakan dan menjalankan program sosial. 5. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menerima manfaat program sosial. 6. Evaluasi dan Perbaikan Program Sosial Melalui publikasi ini, pemerintah dapat menilai efektivitas program yang telah berjalan dan merancang strategi perbaikan di masa depan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Penerima Bantuan Sosial

   seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Taman Makam Pahlawan

   taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

   program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
4. Penerima Bantuan Sembako

   Program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial
5. Karang Taruna

   organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Penyandang Disabilitas

   setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
7. Panti Asuhan

   lembaga kesejahteraan sosial anak diartikan sebagai rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu dan juga termasuk anak terlantar
8. Penerima Bantuan PBI-JK

   fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
9. Anak Berhadapan Dengan Hukum

   anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Indikator Kegiatan

1. Persentase Penerima Bantuan PBI-JK Menurut Kecamatan

   proporsi atau bagian dari total penduduk di suatu kecamatan tertentu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
2. Persentase Penerima Bantuan Sembako Menurut Kecamatan

   indikator statistik yang menunjukkan proporsi atau bagian dari total jumlah keluarga di suatu kecamatan yang menerima bantuan sosial sembako (Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT).
3. Persentase Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Menurut Kecamatan

   proporsi penduduk di sebuah kecamatan yang tergolong sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari keseluruhan penduduk miskin atau rentan yang ada di wilayah tersebut