Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Sektoral BPPKAD Kabupaten Magelang 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Sektoral BPPKAD Kabupaten Magelang
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Keuangan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
| Telepon: | (0293) 788181 |
| Faksimile: | (0293) 788122 |
| Email: | bppkad.info@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretaris Daerah |
| Eselon 2: | Kepala BPPKAD |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Farnia Berliani ST, AP, MM |
| Jabatan: | Sekretaris BPPKAD |
| Alamat: | Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid |
| Telepon: | 0293788103 |
| Faksimile: | 0293788122 |
| Email: | bppkad@magelangkab.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanBadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan
Tujuan Kegiatan
Menyajikan data keuangan yang dihasilkan BPPKAD setiap tahun
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-01 s.d. 2024-01-31
Desain
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2024-01-01 s.d. 2024-01-31
Analisis
2024-02-01 s.d. 2024-02-28
Diseminasi Hasil
2024-03-01 s.d. 2024-03-31
Evaluasi
2024-03-01 s.d. 2024-03-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| JUMLAH BELANJA DAERAH | JUMLAH BELANJA DAERAH | Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | Tahunan |
| JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Tahunan |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode waktu tertentu | Tahunan |
| HASIL PAJAK DAERAH | HASIL PAJAK DAERAH | Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan Daerah untuk kemakmuran rakyat | Tahunan |
| HASIL RETRIBUSI DAERAH | HASIL RETRIBUSI DAERAH | Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang bersifat memaksa jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan | Tahunan |
| HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PKDD) merupakan pengelolaan keuangan untuk memisahkan pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari kekayaan daerah dengan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain | Tahunan |
| JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH | Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah | Tahunan |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA YANG SAH | PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA YANG SAH | Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang SAH merupakan pendapatan daerah yang meliputi dana hibah, sumbangan, dana darurat selain dari pendapatan asli daerah(PAD) dan dana perimbangan | Tahunan |
| PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | Pembentukan dana cadangan merupakan penyisihan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk keperluan yang tidak dapat diprediksi dan/atau kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran | Tahunan |
| DANA PERIMBANGAN | DANA PERIMBANGAN | Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) | Tahunan |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Pengeluaran pembiayaan daerah pengeluaran yang diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya | Tahunan |
| BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK | BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK | "Bagi hasil pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan pajak negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu Bagi hasil bukan pajak adalah dana yang bersumber bukan dari pendapatan pajak negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu" | Tahunan |
| PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN | PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN | Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan penerimaan uang oleh pemerintah daerah dari pihak yang telah menerima pinjaman dari pemerintah daerah | Tahunan |
| PENCAIRAN DANA CADANGAN | PENCAIRAN DANA CADANGAN | Pencairan dana cadangan merupakan proses penarikan dana cadangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat diprediksi dan kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran | Tahunan |
| DANA ALOKASI UMUM | DANA ALOKASI UMUM | Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah setiap tahunnya sebagai dana pembangunan daerah | Tahunan |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA | Sisa lebih perhitungan anggaran merupakan anggaran tahun sebelumnya yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya | Tahunan |
| DANA ALOKASI KHUSUS | DANA ALOKASI KHUSUS | Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerahsesuai dengan prioritas nasional | Tahunan |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD | Tahunan |
| DANA INSENTIF DAERAH | DANA INSENTIF DAERAH | Dana insentif daerah merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam tata kelola keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat | Tahunan |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (RP) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (RP) | Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Tahunan |
| PENDAPATAN HIBAH | PENDAPATAN HIBAH | Pendapatan hibah merupakan pendapatan yang diterima daerah dari pihak lain, baik pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan, atau perorangan yang tidak perlu dikembalikan | Tahunan |
| DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | Dana bagi hasil pajak/retribusi adalah dana yang dialokasikan dari pendapatan pajak dan retribusi daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota | Tahunan |
| BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau,Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa/Kelurahan untuk membantu membiayai kegiatan khusus daerah dan sesuai dengan prioritas nasional | Tahunan |
| DANA DESA | DANA DESA | Dana desa merupakan dana dari APBN yang dialokasikan untuk desa melalui APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat | Tahunan |
| BELANJA PEGAWAI | BELANJA PEGAWAI | Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada pegawai berupa uang maupun barang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan untuk membantu tugas dan fungsi instansi pemerintah | Tahunan |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN / SILPA | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN / SILPA | Sisa lebih pembiayaan anggaran(SILPA) adalah selisih positif antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja, termasuk pembiayaan netto, dalam suatu periode anggaran | Tahunan |
| BELANJA HIBAH | BELANJA HIBAH | Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga yang diberikan kepada pihak lain, baik perorangan, lembaga, organisasi, maupun pemerintah daerah lain secara spesifik yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat | Tahunan |
| BELANJA BANTUAN SOSIAL | BELANJA BANTUAN SOSIAL | Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | Tahunan |
| BELANJA BAGI HASIL KEPADA DAERAH | BELANJA BAGI HASIL KEPADA DAERAH | Belanja bagi hasil kepada daerah adalah pengeluaran pemerintah untuk daerah penghasil sumber daya alam atau daerah yang dilalui kegiatan pertambangan untuk digunakan dalam rangka pendanaan pembangunan daerah | Tahunan |
| BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | Tahunan |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | BELANJA TIDAK TERDUGA | Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk keadaan darurat, keperluan mendesak | Tahunan |
| BELANJA BARANG DAN JASA | BELANJA BARANG DAN JASA | Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan | Tahunan |
| BELANJA MODAL | BELANJA MODAL | Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu periode | Tahunan |
| Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. | Tahunan |
| Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | dokumen perubahan anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD perubahan. | Tahunan |
| RKA-SKPD yang Diverifikasi | RKA-SKPD yang Diverifikasi | dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD | Tahunan |
| Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD perubahan | Tahunan |
| Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | dokumen perubahan yang memuat rincian pendapatan dan belanja, serta rencana penarikan dana untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan | Tahunan |
| Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | peraturan daerah yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD | Tahunan |
| Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | peraturan daerah yang menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) | Tahunan |
| Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen regulasi dan kebijakan anggaran adalah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran | Tahunan |
| Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik | Tahunan |
| Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik | Tahunan |
| Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik | Tahunan |
| Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Dokumen laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi | Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi | Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi | Tahunan |
| Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | Tahunan |
| Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Tahunan |
| Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Tahunan |
| Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Tahunan |
| Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Tahunan |
| Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Tahunan |
| Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Tahunan |
| Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Tahunan |
| Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Tahunan |
| Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Tahunan |
| Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Tahunan |
| Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Tahunan |
| Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Tahunan |
| Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Tahunan |
| Standar Harga yang Disusun | Standar Harga yang Disusun | pedoman yang berisi jenis barang dan harga satuan barang yang digunakan untuk menyusun RKA/DPA pada semua OPD dalam satu tahun anggaran. | Tahunan |
| Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | dokumen yang berisi perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk satu tahun | Tahunan |
| Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Tahunan |
| Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Tahunan |
| Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Tahunan |
| Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Tahunan |
| Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Tahunan |
| Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Tahunan |
| Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Tahunan |
| Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Tahunan |
| Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Tahunan |
| Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Tahunan |
| Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Tahunan |
| Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Tahunan |
| Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Tahunan |
| Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | Tahunan |
| Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Tahunan |
| Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | Tahunan |
| Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | Tahunan |
| Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Tahunan |
| DPA- SKPD yang Diverifikasi | DPA- SKPD yang Diverifikasi | dokumen yang memuat rincian pendapatan dan belanja, serta rencana penarikan dana untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan | Tahunan |
| Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Tahunan |
| Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Tahunan |
| Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Tahunan |
| Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Tahunan |
| Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Tahunan |
| Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Tahunan |
| Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Tahunan |
| Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Tahunan |
| Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TENGAH | MAGELANG |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Produk Administrasi
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan Data-
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -