Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Pahlawan No. 110 Alun-alun contong, Kecamatan Bubutan Surabaya, 60174

Telepon:	031-20005
Faksimile:	20044
Email:	jks.biroumum@jatimprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Eselon 2:	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Haryo Bimo Brammantyo, SH., M.Kn.
Jabatan:	Kepala Bagian Kerja Sama
Alamat:	Jl. Pahlawan No.110, Alun-alun Contong Kec. Bubutan
Telepon:	0313524259
Faksimile:	0313524259
Email:	adpemum.jatimprov@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif.

Tujuan Kegiatan
Untuk menyampaikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 antara lain : Capaian kinerja 6 indikator Kinerja Makro; Capaian kinerja 95 Indikator Kinerja Kunci Outcome dan 506 indikator kinerja output pada 6 urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 Urusan Pilihan dan 19 indikator kinerja kunci pada Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur; Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah; Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Rakyat

   Perbandingan target setiap Indikator Kinerja Sasaran di bidang pemerintahan rakyat dengan realisasinya dalam persen.
2. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

   Sasaran mutu pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya.
3. Jenis Pelayanan di Bidang Perumahan Rakyat

   Setiap tindakan atau kegiatan di bidang perumahan rakyat yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada rakyat.
4. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

   Perbandingan target setiap Indikator Kinerja Sasaran di bidang sosial dengan realisasinya dalam persen.
5. Jumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome yang Terlaksana

   Jumlah dari indikator yang digunakan untuk mengetahui efek penerapan suatu kebijakan yang terlaksana
6. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

   Pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum yang sudah dilakukan pemerintah daerah kepada rakyatnya.
7. Jumlah Indikator Kinerja Kunci Outcome Menurut Urusan

   Keseluruhan indikator yang digunakan untuk mengetahui efek penerapan suatu kebijakan yang dibedakan menurut urusan pemerintahan provinsi Jawa Timur.
8. Jenis Pelayanan di Bidang Kesehatan

   Setiap tindakan atau kegiatan di bidang kesehatan yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada rakyat.
9. Indikator Kinerja Kunci yang Naik

   Indikator yang terpenuhi per urusan bertambah dari tahun sebelumnya.
10. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

    Pelayanan dasar di bidang sosial yang sudah dilakukan pemerintah daerah kepada rakyatnya.
11. Jenis Pelayanan di Bidang Sosial

    Setiap tindakan atau kegiatan di bidang sosial yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada rakyat.
12. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

    Perbandingan target setiap Indikator Kinerja Sasaran di bidang pekerjaan umum dengan realisasinya dalam persen.
13. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

    Perbandingan target setiap Indikator Kinerja Sasaran di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan realisasinya dalam persen.
14. Jumlah Indikator Kinerja Kunci yang Capaiannya Meningkat

    Akumulasi indikator terpenuhi yang bertambah dari tahun sebelumnya.
15. Indikator Kinerja Kunci yang Tetap

    Indikator yang terpenuhi per urusan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
16. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

    Perbandingan target setiap Indikator Kinerja Sasaran di bidang pendidikan dengan realisasinya dalam persen.
17. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

    Sasaran mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya.
18. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

    Pelayanan dasar di bidang kesehatan yang sudah dilakukan pemerintah daerah kepada rakyatnya.
19. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

    Sasaran mutu pelayanan dasar di bidang sosial yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya.
20. Jumlah Indikator Kinerja Kunci yang Capaiannya Tetap

    Akumulasi indikator terpenuhi yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
21. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

    Sasaran mutu pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya.
22. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

    Sasaran mutu pelayanan dasar di bidang kesehatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya.
23. Indikator Kinerja Kunci yang Turun

    Indikator yang terpenuhi per urusan berkurang dari tahun sebelumnya.
24. Jumlah Indikator Kinerja Kunci yang Capaiannya Turun

    Akumulasi indikator terpenuhi yang berkurang dari tahun sebelumnya.
25. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Rakyat

    Pelayanan dasar di bidang pemerintahan rakyat yang sudah dilakukan pemerintah daerah kepada rakyatnya.
26. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

    Perbandingan target setiap Indikator Kinerja Sasaran di bidang kesehatan dengan realisasinya dalam persen.
27. Jenis Pelayanan di Bidang Pendidikan

    Setiap tindakan atau kegiatan di bidang pendidikan yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada rakyat.
28. Jenis Pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum

    Setiap tindakan atau kegiatan di bidang pekerjaan umum yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada rakyat.
29. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

    Pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang sudah dilakukan pemerintah daerah kepada rakyatnya.
30. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

    Pelayanan dasar di bidang pendidikan yang sudah dilakukan pemerintah daerah kepada rakyatnya.
31. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Rakyat

    Sasaran mutu pelayanan dasar di bidang pemerintahan rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya.
32. Jenis Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

    Setiap tindakan atau kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada rakyat.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah IKK Outcome

   Jumlah dari indikator yang digunakan untuk mengetahui efek penerapan suatu kebijakan yang terlaksana