Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DALDUKPPA Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pengendalian Penduduk kelaurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
komplek pemda soreang

Telepon:	0225891002
Faksimile:	-
Email:	dp2kbp3a@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	H.M.Hairun SH,MH

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ADE YENI NOBERTI S.Sos, M.S
Jabatan:	SEKRETARIS DINAS
Alamat:	Komplek Pemda Soreang
Telepon:	08993829204
Faksimile:	-
Email:	dp2kbp3a@bandungkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). SAKIP menekankan pada keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dalam implementasinya, pemenuhan data AKIP menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Ketersediaan data AKIP yang akurat, valid, dan terukur memiliki peranan penting karena: Dasar Pertanggungjawaban Kinerja Data AKIP berfungsi sebagai dasar dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga setiap kegiatan dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Dengan adanya data yang lengkap dan valid, maka proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara objektif. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Alat Monitoring dan Evaluasi Data AKIP memungkinkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan, termasuk pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Peningkatan Kinerja Organisasi Data yang akurat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis evidence (evidence-based policy), sehingga program/kegiatan yang dijalankan lebih tepat sasaran dan efisien. Kepatuhan Regulasi Pemenuhan data AKIP merupakan kewajiban instansi pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data yang akurat, valid, dan terukur sebagai dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pengelolaan program dan anggaran. Mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

   Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kegiatan

1. Nilai AKIP DALDUKPPA

   Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.[K02020]