Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3203.008

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. K.H Abdullah Bin Nuh

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bkadkabcianjur@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	R DEDI SUDRAJAT, SE, MAP

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	BHAKTI KURNIYANTO, S.Hut., M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Anggaran
Alamat:	KH. Abdullah Bin Nuh, Cianjur
Telepon:	(0263) 272879
Faksimile:	(0263) 272879
Email:	perencanaanbpkad1@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Priorotas Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama- sama DPRD

Tujuan Kegiatan
Tujuan dimaksudkan guna terjadinya tertib administrasi dalam Tata Kelola Keuangan Daerah serta teranggarkannya Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Belanja Daerah

   Belanja Daerah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
2. Pembiayaan Daerah

   Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dinbayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun berikutnya
3. Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah adalah semua Hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan

Indikator Kegiatan

1. Persentase SILPA terhadap APBD

   Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah....
2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum

   Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) adalah mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures. (Pedoman umum penyusunan LPPD Tahun 2023) Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi....
3. Rasio Pendapatan Asli Daerah

   Rasio PAD adalah mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah. (Pedoman umum penyusunan LPPD Tahun 2023) Jumlah PAD adalah Jumlah realisasi seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah....